Belasan rumah sakit DKI 'rugi' karena KJS

Ruang RS
Image caption RS mengklaim biaya perawatan kesehatan dihargai Pemda DKI terlalu rendah.

Pemerintah DKI Jakarta terancam kehilangan belasan rumah sakit yang memilih mundur dari penyelenggara layanan kesehatan untuk masyarakat miskin, Kartu Jakarta Sehat (KJS), karena merasa menanggung rugi.

Menurut sejumlah pengelola rumah sakit penggantian ongkos perawatan hanya mencapai 30% dari total biaya yang dimintakan rumah sakit.

"Ya masuk akal kalau 85%, kalau 30% kan kami yang harus rugi, bagaimana nanti kelanjutannya," kata Wakil Direktur RS Thamrin Internasional, Barry Rodjak, salah satu RS yang menyatakan mundur dari KJS.

RS Thamrin menurut Barry selama ini ikut menjadi penyelenggara jaminan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk warga DKI, di bawah pemerintahan sebelumnya.

"Sebelum April tidak masalah karena klaim langsung kami ajukan kepada Dinas. Sekarang kan dibawah Askes, klaimnya ternyata jauh lebih kecil," kata Barry.

Sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) memberi kesempatan pada 4,7 juta pemegangnya di ibukota untuk mendapatkan layanan kesehatan apa saja, termasuk operasi bedah dan perawatan penyakit berat.

Lembaga yang menyediakan layanan ini adalah 297 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan dan 132 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di Jakarta.

Untuk menopang sistem ini, pemerintah Jakarta menganggarkan dana Rp1,2 triliun atau senilai dengan premi Rp23 ribu per pemegang KJS.

Orientasi 'keuntungan'

Pemerintah Jakarta belum memberi tanggapan resmi apakah menerima atau menolak pengunduran diri belasan rumah sakit itu.

Gubernur Joko Widodo yang kerap dipanggil Jokowi mengatakan masih mengkaji klaim rumah sakit sebelum memutuskan.

Namun menurut Jokowi, klaim itu muncul antara lain karena rumah sakit terbiasa menentukan sendiri tarif mereka sementara dalam sistem KJS layanan sudah ditentukan tarifnya.

"Kalau dulu kan orang mau pakai obat apa pun kan bisa, mau pakai obat apa saja bisa tentukan sendiri. Sekarang kan semuanya diatur dengan sistem," kata Jokowi.

Situasi ini menurut Jokowi juga menunjukkan besarnya orientasi bisnis penyelenggara rumah sakit, dibanding orientasi pelayanan kepada warga miskisn.

"Terlalu profit oriented, ya seperti itu," tambahnya jengkel.

Image caption Gubernur Jokowi menolak wacana menaikkan premi kesehatan KJS.

Dalam anggaran belanja Jakarta, Pemprov menyediakan Rp1,2 triliun untuk mendanai KJS. Tiap peserta dijamin dengan premi asuransi yang dibayarkan Pemda DKI pada PT Askes selaku asuransi penjamin.

Proyek contoh

Sejak muncul kasus mundurnya belasan rumah sakit dari daftar penyedia layanan, mulai muncul wacana yang menyebut Pemda mungkin akan menaikkan premi menjadi Rp35-50 ribu per pasien.

Namun Gubernur Jokowi membantah keras: "Lha pasti anggarannya akan bengkak, APBD harus diubah lagi. Ya bukan begitu lah."

KJS di Jakarta dinyatakan sebagai proyek contoh penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan universal Indonesia yang mulai berlaku tahun depan.

Dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang akan dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) ini nanti, 96 juta warga Indonesia yang selama ini tak punya jaminan kesehatan akan diasuransikan pemerintah.

Namun kondisi di Jakarta saat ini bisa dilihat sebagai salah satu pertanda bahwa skema BPJS kemungkinan akan bermasalah.

Dengan premi Rp23.000 per pasien per bulan di Jakarta saja, ternyata rumah sakit keberatan.

Padahal secara nasional pemerintah saat ini baru menyatakan sanggup membayar premi senilai Rp15.000 per orang.

Berita terkait