Indonesia absen teken Perjanjian Penjualan Senjata

  • 4 Juni 2013
Sistem anti-rudal Rusia
Image caption Pemain utama industri senjata dunia, seperti AS, Rusia dan Cina, juga belum meneken perjanjian.

Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Internasional Pembatasan Penjualan Senjata yang telah diteken lebih dari 65 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Perjanjian ini akhirnya disepakati April lalu dan mulanya dianggap mendesak disepakati karena industri senjata yang bernilai miliaran dollar ini dianggap turut bertanggung jawab atas terjadinya konflik berdarah di berbagai belahan dunia.

Pemain terbesar dalam industri ini, Amerika Serikat, berjanji akan ikut meneken perjanjian ini 'segera', kata Menlu John Kerry.

Selain Indonesia, negara lain yang masih menolak meneken perjanjian ini adalah adalah pengekspor senjata utama termasuk Rusia dan Cina, serta pengimpor utama senjata termasuk India, Arab Saudi, Indonesia dan Mesir.

Perjanjian ini mensyaratkan ratifikasi dari negara peneken perjanjian harus disertai dengan aturan pelaksana di negara tersebut agar dapat dijalankan.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia belum menjawab permintaan BBC Indoensia yang menghubungi untuk meminta penjelasan lebih jauh alasan absennya Indonesia dari penandatanganan perjanjian ini, padahal sejak awal Indonesia turut mendukung dirumuskannya perjanjian.

Lebih sulit

Tujuan pemberlakuan Perjanjian seperti dinyatakan oleh koalisi negara pengusung perjanjian, adalah memberlakukan aturan mengontrol permindahan senjata konvensional dan komponennya dari satu ke lain negara.

Gunanya untuk membatasi peran calo-calo senjata meski pemakaian senjata di dalam negeri tak akan turut diatur dengan perjanjian.

Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa penjualan senjata dilarang jika diketahui akan melanggar embargo atau digunakan untuk melakukan tindak genosida, kejahatan atas kemanusiaan atau kejahatan perang, atau jika dipakai untuk menyerang warga sipil seperti rumah, sekolah atau rumah sakit.

Meski demikian tak jelas seberapa besar pengaruh perjanjian ini terhadap kelangsungan industri senjata global yang saat ini ditaksir nilainya mencapai antara US$60 sampai $85 miliar (Rp636 sampai 832 triliun).

Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam acara khusus untuk menandai pencapaian Perjanjian ini mengatakan penendatanganan menunjukkan "dunia akhirnya mengakhiri praktek transfer senjata yang semau-maunya".

"Perjanjian ini... akan membuat senjata lebih sulit dilepas ke pasar gelap, jatuh ke tangan para pemuka perang, bajak laut, teroris dan penjahat atau dipakai untuk tindak kekejian terhadap manusia atau pelanggaran UU Kemanusiaan PBB," kata Ban seperti ditulis kantor berita Associated Press.

Berita terkait