Pengamat kritik etika politik PKS

Image caption Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak menarik tiga menterinya dari kabinet, walaupun mereka menentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dikritik seorang pengamat.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, LSI, Kuskridho Dodi Ambardi mengatakan, sikap PKS tersebut bertentangan dengan etika politik.

"Kita tidak mendapatkan suatu teladan bagaimana sikap etis atau prinsip politik itu harus dipegang erat dan menjadi basis untuk menentukan langkah politik," kata Dodi Ambardi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (14/06) siang.

Hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS di Lembang, Jawa Barat, Rabu (12/06) malam, PKS resmi menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Namun demikian, PKS menolak menarik tiga menterinya di kabinet, yaitu Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri.

Sebaliknya, mereka menyerahkan persoalan ini kepada Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi.

"Kami kembalikan semua urusan ini kepada Presiden sebagai pimpinan koalisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat siang.

Menurut Dodi, sikap PKS yang disebutnya mendua ini "tidak bagus untuk pendidikan politik".

"Yang ada adalah pertunjukan orang berkelit dan bermain trik-trik politik di tingkat elit," kata Dodi, menganalisa.

Sebelumnya, sikap PKS yang menolak tiga menterinya juga dikritik politisi Partai Demokrat dan partai pendukung koalisi.

Presiden SBY belum bersikap

Image caption Presiden SBY belum menentukan sikapnya terhadap tiga menteri yang berasal dari PKS.

Sampai sejauh ini, Presiden SBY belum menyatakan sikapnya terhadap keputusan resmi PKS yang menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam jumpa pers usai sidang kabinet, Rabu (12/06) malam, Presiden SBY hanya meminta elit parpol untuk menomorduakan kepentingan politik praktis terkait rencana kenaijan harga BBM.

"Saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elit politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014," katanya.

Sementara, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membantah informasi yang menyebutkan bahwa Istana Kepresidenan telah menyampaikan secara lisan kepada PKS bahwa mereka telah didepak dari koalisi.

"Kalau (PKS) menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan," kata Sudi.

Namun demikian, menurut Sudi, Presiden menyerahkan sikap itu kepada parpol-parpol yang ada di koalisi.

'Main petak umpet'

Terhadap sikap Presiden ini, pengamat politik Kuskridho Dodi Ambardi juga mempertanyakannya.

Seperti PKS yang berusaha mengambil manfaat politik dari persoalan ini, menurutnya, Presiden SBY juga berusaha memanfaatkannya.

"Sekarang dua pihak (Presiden SBY dan PKS) memilih bermain petak umpet, bermain tidak langsung. Jadi, bagaimana mereka memperoleh manfaat politik secara maksimal dalam urusan pencitraan," paparnya.

"Yang rugi akhirnya publik," tandas Dodi Ambardi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, menolak jika pihaknya disebut memanfaatkan persoalan BBM untuk menaikkan citra partainya setelah pimpinannya diduga terlibat kasus korupsi.

Menurutnya, PKS selalu mengkritisi setiap pemerintah mengeluarkan rencana untuk menaikkan harga BBM.

"Tahun 2012, pemerintah mengatakan akan menaikkan harga BBM, tapi PKS tidak setuju... dan akhirnya tidak jadi dinaikkan. Jadi sikap itu ada konsistensi dan saat itu PKS tidak menghadapi masalah hukum seperti sekarang," kata Mahfudz.

Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada Senin, 17 Juni nanti, sementara Fraksi-fraksi di DPR akan menyatakan sikapnya atas rencana kenaikan harga BBM pada hari yang sama.

Berita terkait