TVRI dikenai sanksi administrasi

Image caption KPI menyatakan TVRI melanggar prinsip jurnalistik terkait siaran tunda konvensi Partai Demokrat.

Komisi Penyiaran Indonesia, KPI menjatuhkan sanksi administrasi kepada TVRI, karena terbukti melanggar prinsip-prinsip jurnalistik terkait penyiaran siaran tunda konvensi Partai Demokrat.

"Selain sanksi administrasi berupa teguran tertulis, kami minta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai peserta Pemilu 2014," kata Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, Agatha Lily, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (20/09) siang.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno KPI pada Kamis (19/09) malam, setelah mereka meminta klarifikasi terhadap direktur utama dan direktur pemberitaan Televisi Republik Indonesia, TVRI.

Ini dilakukan KPI berdasarkan pengaduan organisasi bernama Koalisi Masyarakat Peduli Netralitas Media yang menganggap TVRI melanggar Undang-undang Penyiaran terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat.

Tayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat ditayangkan pada Minggu (15/09) lalu, mulai pukul 22.02 WIB, sepanjang dua jam 23 menit.

Dari temuan KPI, menurut Agatha Lily, TVRI terbukti melanggar beberapa pasal dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran KPI.

"Intinya siaran konvensi Partai Demokrat tidak berpegang pada prinsip jurnalistik, yaitu prinsip keberimbangan dan tidak memihak," kata Agatha.

Padahal, menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memikul tanggungjawab yang lebih berat dalam prinisp netralitas dan keberimbangan ketimbang lembaga penyiaran lain.

Azas kepatutan

Dalam kesimpulannya, lanjut Lily, KPI juga mempertanyakan durasi siaran konvensi selama 2 jam 23 menit, yang dianggap "melanggar azas kepatutan dan kepantasan."

"Karena dua jam (siaran) tanpa iklan dan editing, KPI menilai ada prinsip jurnalistik dilanggar, dan akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka pihak lain, termasuk masyarakat," jelasnya.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bentuk sanksi administrasi antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara acara yang bermasalah, serta pembatasan durasi, pembekuan proses siaran, denda, dan pencabutan izin siaran.

"Tentu saja kami berharap dan optimis ini menjadi perhatian lebih TVRI," kata Agatha saat ditanya tentang efektivitas pemberian sanksi ini akan berdampak kepada TVRI.

Menurutnya, apabila TVRI nanti mengulang kesalahan yang lebih besar, "maka KPI bisa meningkatkan sanksi sampai penghentian (acara yang bermasalah) sementara," katanya.

Kepada BBC Indonesia, Kamis (19/09), pimpinan TVRI menyatakan tidak pernah diintervensi Partai Demokrat agar menyiarkan konvensi Partai Demokrat.

"Tidak ada perintah instruksi, sama sekali tidak ada, selain berpegang pada news value-nya (nilai pemberitaannya) sangat tinggi," kata Usi Karundeng, Manajer sekretariat Direksi LPP TVRI.

TVRI juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari Partai Demokrat untuk menyiarkan acara tersebut. "Sama-sekali tidak," kata Usi Karundeng.

Menyinggung penyiaran penuh sekitar dua jam, Usi Karundeng mengatakan, pihaknya tidak sempat mengedit siaran konvensi tersebut, karena faktor teknis belaka.

Berita terkait