PK kabul, Pollycarpus 'segera' bebas 2014

  • 7 Oktober 2013
Kasus Munir
Image caption Munir diduga dibunuh akibat dendam karena perannya memperjuangkan HAM di Indonesia.

Terpidana kasus pembunuhan pegiat HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanti kemungkinan tinggal menyelesaikan masa tahanan beberapa bulan ke depan setelah permintaan Peninjauan Kembalinya pada Mahkamah Agung dikabulkan.

Pollycarpus, saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara, mendapat pengurangan masa hukuman menjadi 14 tahun dalam putusan PK terbaru Mahkamah itu.

"Dalam hitungan saya, setelah keluar putusan PK ini dan menghitung masa tahanan yang sudah tujuh tahun, ya mungkin beberapa bulan lagi," kata kuasa hukum Polly, M Assegaf kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Belum ada kejelasan tentang apa latar belakang putusan Mahkamah ini karena baik pengacara maupun pengacara janda mendiang Munir mengaku belum menerima salinan putusan PK tersebut, .

"Saya juga belum tahu, saya menduga ini masih berkutat pada persoalan bantahan prosedur peracunan karena itu menyangkut salah satu novum kami," kata Assegaf.

Munir dibunuh dalam perjalanan menuju Amsterdam saat menggunakan penerbangan dengan pesawat Garuda Indoensia pada 7 September 2004.

Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah pada Pollycarpus dan hukuman 14 tahun penjara atas kejahatannya. Di tingkat banding, Hakim menguatkan putusan pengadilan pertama tersebut.

Publik geger saat Polly mengajukan kasasi ke tingkat MA, yang diganjar dengan putusan bebas. Tetapi pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut kemudian justru menghasilkan hukuman seberat 20 tahun penjara terhadap pilot garuda itu.

"Kami menduga Majelis PK menyesuaikan besaran hukuman dengan putusan di tingkat pertama saja," kata Khoirul Anam, kuasa hukum janda mendiang Munir, Suciwati.

'PK Muchdi'

Dalam pemberitaan sejumlah media terbitan Jakarta, putusan PK ini disebut-sebut sudah diteken anggota Majelis pada 3 Oktober lalu.

Meski mengajukan kritik keras terhadap keluarnya putusan yang dianggap 'merampas akal sehat' ini, Khoirul Anam yang juga Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) menegaskan bahwa pengurangan hukuman tidak berarti koreksi terhadap kesalahan Pollycarpus.

"Saya kira penting dicermati bahwa hukuman ini meski pun sama dengan putusan di tingkat pertama juga tetap menunjukkan konstruksi hukum bahwa Polly bersalah. Dan dalam putusan-putusan sebelumnya dikatakan begini: bahwa Pollycarpus punya profesi yang sama dengan Muchdi (PR). Dan Polly punya hubungan intens dengan Muchdi."

Nama yang dimaksud Khoirul adalah mantan Komandan Jendral Kopassus, Mayor Jendra Purn Muchdi PR, yang sempat juga duduk di kursi terdakwa dlam kasus pembunuhan Munir namun kemudian dibebaskan hakim pada akhir 2008.

Upaya jaksa mengajukan banding dalam kasus MUchdi juga membentur tembok dan hingga kini mantan perwira tinggi TNI itu masih bebas dan kemudian ia berkarier di dunia politik.

"Seharusnya (PK) ini bisa dijadikan novum untuk PK pada kasus Muchdi PR," tegas Khoirul.

Adalah juga Khoirul dan Kasum yang poada Mei tahun lalu menyerukan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melindungi para saksi dalam kasus ini setelah dua orang saksi dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung.

Dua saksi tersebut, mantan personel BIN, Budi Santoso serta musisi Raymond Latuihamalo alias Ongen, mulanya punya peran penting menguak dugaan keterlibatan Polly dan Muchdi dalam persidangan.

Kasus ini berlaki-kali menyedot perhatian dunia internasional yang antara lain menyuarakan kekecewaan terhadap jalannya pengadilan bahkan meminta agar Presiden AS Barack Obama menggenakan isu ini dalam pembicaraannya dengan pemerintah Indonesia.

Terakhir pada tahun lalu Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, minta kasus pembunuhan Munir ditinjau kembali.

Berita terkait