DPR undang KPK pasca periksa Boediono

  • 24 November 2013
Wapres Boediono
Image caption Kasus Century terjadi saat Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Tim Pengawas penanganan kasus Bank Century DPR menjadwalkan undangan bagi pimpinan KPK yang telah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam kasus itu pada 4 Desember mendatang.

Tim bermaksud menanyakan pada KPK sejumlah perkembangan terbaru setelah lembaga anti korupsi itu memeriksa beberapa saksi penting termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, AS.

Undangan juga diajukan tak lama berselang setelah KPK meminta keterangan dari salah satu penentu keputusan kunci dikucurkannya Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century pada tahun 2008, Boediono yang kini menjadi wakil presiden.

"Kita ingin undang KPK setelah penyidik mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani, Pak Boediono, juga para anggota dan mantan anggota Dewan Gubernur BI," kata Achsanul Qosasi, anggota Timwas Kasus Century DPR kepada Dewi safitri dari BBC Indonesia.

Achsanul mengatakan setelah jeda cukup lama, kasus ini menampakkan beberapa perkembangan yang patut disimak Timwas.

"Bahkan ada penahanan tersangka juga untuk kasus ini, ini yang kita berharap dengar perkembangannya dari KPK."

Tersangka yang ditahan dalam kasus ini adalah Budi Mulya yang saat terjadi kisruh Bank Century menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Siti Chalimah Fadjiah, mantan Deputi Gubernur Bidang Pengawasan Perbankan, namun hingga kini belum dimintai keterangan penyidik karena terserang stroke sejak 2009.

Tindakan mulia

Sementara itu dalam pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono, Sabtu (23/11), penyidik menghabiskan waktu hingga lebih dari delapan jam sejak dimulai pada pagi hari.

Boediono nampak kelelahan saat memberikan pernyataan kepada juru warta di istana Wakil Presiden Sabtu (23/11) petang, namun ia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pengambil kebijakan FPJP saat itu.

"Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu menurut pandangan kami merupakan suatu kebijakan tindakan yang mulia untuk menangani krisis negara kita," katanya dengan gaya bicara khasnya yang pelan.

Argumen ini menjadi bahan perdebatan baik politisi maupun ekonom, yang mempersoalkan apakah kasus bank sekecil Century pada tahun 2008, punya dampak yang disebut 'sistemik' dan dapat berakibat menjadi krisis ekonomi yang luas.

"Siapa pun, pihak manapun yang menggunakan upaya mulia ini untuk tujuan yang tidak benar patut ditindak dengan tegas. Saya mendukung KPK sepenuhnya," tambah Boediono.

Mantan Wapres Jusuf Kalla, adalah termasuk yang berpandangan tak ada risiko sistemik dalam penyelamatan Bank Century bernilai Rp6,7 triliun itu.

Kalla sendiri sudah pula dimintai keterangan oleh KPK sebelum pemeriksaan terhadap Boediono.

Kasus ini berkembang luas menjadi sumber isu politik dan menyeret peran Menkeu Sri Mulyani yang kemudian mengundurkan dri dari posisi stretagis sebagai menteri Keuangan pada tahun 2010.

Berita terkait