'Pengajian' dilarang untuk sambut tahun baru

Polisi mengamankan terompet, mercon dan kembang api
Image caption Polisi mengamankan terompet, mercon dan kembang api.

Segala bentuk perayaan untuk menyambut tahun baru 2014 -termasuk pengajian dan kumpul-kumpul- dilarang di Banda Aceh, menurut kepolisian syariah.

Kepala tata usaha Satpol PP Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Reza Kamilin mengatakan menyusul fatwa yang mengharamkan perayaan tahun baru 1 Januari 2014, pihaknya melakukan razia ribuan terompet, mercon, dan kembang api.

Reza mengatakan tidak hanya kegiatan kumpul-kumpul yang dilarang namun juga termasuk pengajian.

"Tidak hanya kegiatan hura-hura yang dilarang, tetapi juga apakah itu yasinan dan pengajian dalam rangka menyambut 1 Januari 2014," kata Reza kepada BBC Indonesia.

"Intinya tidak ada kegiatan apa pun yang dibolehkan untuk menyambut pergantian tahun ... tidak ada yang perlu dirayakan apalagi diperingati," tambahnya.

Dalam dua minggu terakhir menjelang tahun baru 1 Januari 2014, Reza mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi larangan acara perayaan ini.

Komentar di sosial media

Ia juga mengatakan tidak ada perlawanan yang berarti dan juga protes terkait pelaksanaan larangan fatwa ini.

Reza mengatakan langkah itu dilakukan "sesuai fatwa yang mengharamkan kegiatan yang menyemarakkan 1 Januari 2014 dan juga seruan dari Muspida".

Pihak keamanan akan menjaga sejumlah titik di Banda Aceh yang biasanya tempat berkumpul, seperti di dekat Masjid Besar dan Simpang Lima.

Sejumlah komentar di Facebook BBC Indonesia menyatakan larangan ini sebaiknya tidak diterapkan untuk menunjukkan kemajemukan Indonesia.

"Mestinya biarkan saja. Tidak usah dilarang ... ingat kita hidup di negeri Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu bangsa. Bangsa Indonesia!" kata Antonio Ardoko.

Sementara Junaidi Maleiem Jiwo mengatakan, "Mengukur kemajuan suatu bangsa bukan karena suka hura hura dan tiup terompet."

Komentar lain, Ali Atjeh mengatakan, "Kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi biarkan ada provinsi yang dilarang, masih ada 32 provinsi lain yang tidak melarang. Semua tetap Indonesia."

Berita terkait