Khofifah akan lapor ke Dewan Etik MK

MK Hak atas foto 1
Image caption Ketua MK Hamdan Zoelva membantah adanya keputusan yang berbeda

Pasangan cagub dan cawagub Pilkada Jatim Khofifah Indar Parawansa- Herman S Sumawiredja akan melapor ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan keputusan pilkada Jatim yang memenangkan Pasangan Sukarwo dan Saifullah Yusuf.

Laporan kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk mempertanyakan keputusan majelis Hakim MK yang memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai Gubernur- Wakil Gubernur Jawa Timur.

Kuasa hukum cagub-cawagub Jatim Khofifah –Herman, Romulo Silaen menilai keputusan MK atas pilkada Jatim cacat hukum.

“Dalam memutus atau mengadili itu harus dengan dihadiri sembilan orang hakim konstitusi, dan dalam keadaan luar biasa bisa dengan tujuh hakim konstitusi dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau berhalangan Ketua MK memang dapat digantikan oleh wakilnya tetap dalam hal terganggu jiwa dan fisiknya,” jelas Romulo.

“ Ini kan mengenai masalah nasib orang, orang kan menguji konstitusi disitu ya harus patuh terhadap konstitusi juga,” jelas Romulo.

Sebelumnya, Khofifah-Herman juga mengajukan surat permintaan kepada Mendagri agar menunda pelantikan pasangan gubernur-wagub terpilih pada 12 Februari mendatang, sampai ada keputusan selanjutnya.

Pelaporan dan pengajuan surat kepada Mendagri didasarkan keterangan mantan Ketua MK Akil Muchtar yang mempertanyakan keputusan sengketa pilkada Jatim oleh MK.

Padahal, menurut Akil yang kini menjadi tersangka kasus korupsi, hasil rapat pemusyawaratan hakim (RPH) tim panel telah memenangkan Khofifah-Herman dengan suara 2 : 1.

Kepada wartawan Ketua MK Hamdan Zoelva membantah pernyataan Akil, dan mengatakan tidak pernah ada keputusan hasil permusyawaratan hakim tim panel dalam sengketa pilkada Jatim. Dan hanya ada keputusan pleno delapan hakim konstitusi yang memenangkan Soekarwo-Saifullah.

Tetap dilantik

Image caption Mantan hakim konstitusi mengatakan keputusan MK sudah final

Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Didik Suprayitno mengatakan akan tetap melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih, sesuai jadwal karena keputusan MK sudah final.

“Ini sudah melalui proses hukum yang panjang sebelumnya , dimana sudah diputuskan oleh MK dimenangkan oleh (pasangan ) Karsa, dan kemudian dikeluarkan keputusan presiden pada 15 November 2013 itu gubernurnya Pakde Karwo dan wakil pak Saiful, berdasarkan itu maka tanggal 12 itu akan dilantik oleh menteri dalam negeri,” jelas Didik.

Pelantikan juga dilakukan mencegah adanya kekosongan jabatan, karena masa jabatan pertama Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wagub Jatim akan habis pada 11 Februari nanti.

Mantan hakim Konstitusi Laica Marzuki mengatakan keputusan MK sudah final dan tidak ada peluang hukum lain untuk mengubahnya.

“Tidak ada, pasal 24 C UUD 45 mengatakan putusan MK itu bersifat pertama terakhir dan final, artinya keputusan itu dibacakan maka tak ada peluang untuk banding, kasasi dan PK,” jelas Laica.

Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pasangan Khofifah –Herman terkait tuduhan pelanggaran pilkada Jatim yang dilakukan oleh pasangan incumbent.

Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan sidang pembuktian terakhir untuk perkara Pilkada Jatim digelar pada Rabu 2 Oktober 2013.

Dan Rapat pleno Kamis 3 Oktober, hanya dihadiri 8 hakim konstitusi tanpa Akil yang telah ditahan KPK atas dugaan suap kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak.

Berita terkait