'Jangan cabut moratorium TKI ke Saudi'

tki Hak atas foto KBRI Riyadh
Image caption Pengawasan perjanjian diragukan efektifitasnya

Moratorium penempatan TKI migran ke Arab Saudi yang diambil sejak 1 Agustus 2011 diduga akan segera diakhiri.

Dugaan ini mengemuka pasca penandatanganan perjanjian penempatan dan perlindungan TKI antara Indonesia dan Arab Saudi, seperti disampaikan aktifis pekerja migran dan anggota parlemen.

Moratorium itu diambil sebagai respon terhadap pemancungan terhadap Ruyati serta berbagai kasus kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang dialami pekerja domestik Indonesia di Arab, tanpa ada tindakan hukum terhadap pelaku.

Nota kesepahaman yang diteken 19 Februari 2014 itu, diharapkan akan memberikan jaminan bagi pembantu rumah tangga asal Indonesia dengan beberapa klausul, yaitu hari libur, paspor tidak boleh di pegang oleh majikan, gaji dibayar bulanan dan akses komunikasi dengan keluarga.

"Tapi dalam kesepahaman tersebut, seperti dilansir oleh Arab News, ada klausul tentang gaji PRT migran yang diserahkan kepada pasar atau tergantung pada supply dan demand," kata direktur eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

"Klausul ini tentu saja sangat melemahkan posisi PRT migran Indonesia yang rentan mendapatkan upah murah. Dengan isi kesepahaman yang belum sepenuhnya menjamin, menurut Migrant CARE, jalan untuk mendapatkan keadilan bagi PRT migran di Arab Saudi masih jauh," tambahnya.

Menurut Anis, ada praduga bahwa Indonesia pun akan segera mencabut moratorium.

"Jika benar, maka langkah ini terburu-buru," kata Anis. Pasalnya, selama moratorium berlangsung, pemerintah Indonesia dirundung pekerjaan rumah untuk menyelamatkan 41 PRT migran yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Padahal Humas Kemenakertrans Suhartono memastikan bahwa perjanjian ini masih tahap awal dan moratorium tidak akan dicabut.

"Kita masih berbicara tentang standar masalah hak TKI dan kewajiban perusahaan penempatan tenaga kerja kita, masih jauh, masih banyak yang harus dibicarakan dalam working group antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi," kata Suhartono kepada wartawan BBC Mohamad Susilo, Rabu (19/02).

Hak atas foto Reuters
Image caption Pemerintah diminta tidak mencabut moratorium TKI ke Saudi

Tanpa konsultasi DPR

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mengecam perjanjian tersebut karena DPR tidak pernah diajak konsultasi.

"Komisi IX DPR RI tak pernah diinformasikan mengenai hal tersebut, justru kabar diperoleh dari pernyataan yang dilansir media Saudi," kata Rieke.

"Perjanjian dengan negara lain memang otoritas pemerintah, namun Komisi IX sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila berurun pikiran terhadap klausul-klausul perjanjian agar marwah perlindungan menjadi intisari perjanjian tersebut," tambahnya.

Selain menolak perjanjian itu, ia juga menolak pencabutan moratorium TKI ke Arab Saudi.

"Penandatanganan perjanjian tak berarti moratorium berakhir dan bukan berarti pengiriman TKI ke Saudi bisa lanjut.

"Sekali lagi saya sekedar mengingatkan Pemerintah SBY, apabila perjanjian RI-Saudi tetap dijalankan dan moratorium diakhiri, maka Pemerintah SBY nyata-nyata melanggar UU 39 Tahun 2004, terutama Pasal 29," tutupnya.

BBC berusaha menghubungi pihak Kemenakertrans untuk dimintai komentar mengenai prospek pencabutan moratorium ini tapi belum mendapat respon.

Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh dari Kementerian Tenaga Kerja Saudi.

"Ini untuk pertama kalinya ada perjanjian di antara kedua negara untuk melindungi para pekerja Indonesia di Saudi," kata Suhartono, juru bicara Kemenakertrans kepada BBC Indonesia.

Suhartono menjelaskan perjanjian antara lain mencakup pembuatan kontrak kerja secara online, akses komunikasi ke pihak luar, penyediaan hari libur, dan sistem penggajian yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Berita terkait