Penegakan hukum 'lemah' atas kekerasan anak

anak-anak
Image caption Kasus kekerasan anak di tahun 2014 sudah mencapai lebih dari 400 kasus.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengungkapkan rata-rata hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, karena kurangnya pemahaman para penegak hukum dalam kasus perlidungan anak.

Sekjen KPAI, Erlinda, mengatakan aparat penegak hukum pada kasus anak menggunakan KUHP ataupun kalau menggunakan UU Perlindungan Anak, maka tidak bersifat retroactive justice.

"Hakim agung kita Pak Asep mengatakan kebanyakan kasus kekerasan seksual paling tinggi adalah lima tahun, belum pernah ada yang divonis diatas lima tahun. Ini yang membuat pelaku nyaman, jadi efek jera tak pernah diberikan," jelas Erlinda kepada wartawan BBC Indonesia Sri Lestari.

Dalam UU No 23 tahun 2002 Perlindungan anak, pelaku kekerasan terhadap anak diancam hukuman 3-15 tahun penjara.

Erlinda mengatakan selain hukuman fisik berupa penjara bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka juga dibutuhkan rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, apalagi untuk pelaku yang berusia masih muda.

Keadaan Darurat?

Erlinda mengatakan kasus kekerasan terhadap anak dapat dikatakan sudah memasuki 'fase darurat' sebab sampai awal Mei 2014 saja sudah terjadi lebih dari 400 kasus.

Kasus kekerasan anak ini, tambahnya, membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat agar tidak semakin meningkat.

"Ya kami berharap ada instruksi presiden dan aparat penegak hukum agar benar-benar memperhatikan masalah perlindungan anak."

Setelah kasus kekerasan seksual terhadap siswa TK sekolah internasional di Jakarta, muncul kasus pedofil di Sukabumi dengan jumlah korban 95 anak hingga Selasa (05/05) dan pelakunya satu orang.

Kapolres Sukabumi Kota Hari Santoso mengatakan jumlah korban yang melapor terus bertambah.

“Tadi datang satu angkot lagi, bukan satu orang tapi satu angkot, sementara data kami ada 89 orang dan yang belum diperiksa 28 orang. Langkah selanjutnya sudah datang dari Komnas Anak, KPAI dan psikolog. Penanganan korban juga dilakukan oleh pemda,” kata Hari.

KPAI mengatakan pendampingan untuk memulihkan psikologis para korban telah dilakukan bekerja sama dengan pemerintah kota Sukabumi, dengan dibantu relawan karena jumlah korban yang besar.

Berita terkait