Potensi pelanggaran dalam pilpres

  • 21 Mei 2014
Pemilu
Bawaslu temukan pelanggaran dalam pemilihan legislatif

Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyatakan koordinasi akan dilakukan dengan tim kampanye capres cawapres yang akan bersaing dalam pilpres 9 Juli mendatang, untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam proses pilpres.

Menurut anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, persaingan yang ketat antara dua kandidat dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah kasus pelanggaran.

"Potensinya sangat tinggi sekali, maka dari itu tim kampanye kandidat di nasional harus betul-betul disiplin. Kalau tidak maka di bawah mereka akan mengalami kerugian yang banyak karena pengawas pemilu kita dorong agar (kandidat) tidak boleh berkampanye (jika melakukan pelanggaran)", jelas Daniel kepada wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari.

Bawaslu juga menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU untuk masalah administrasi dan pengaturan jadwal.

Sebelumnya, Bawaslu memproses 3.507 dugaan pelanggaran selama proses pemilu legislatif yang diselenggarakan 9 April lalu. Dari proses tersebut hanya 18 kasus yang tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu.

Pelanggaran administrasi merupakan yang terbanyak yaitu 3.238 kasus, sementara pelanggaran pidana sebanyak 209 kasus telah dilaporkan ke kepolisian.

Politik uang

Lembaga pengamat pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem- menyebutkan potensi pelanggaran yang diperkirakan akan terjadi dalam pilpres adalah konflik antar pendukung dua pasangan capres-cawapres, kampanye hitam, dan juga penggunaan media untuk kepentingan kandidat tertentu, serta politik uang.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggrainy, mengatakan politik uang masih ada terjadi, tetapi bentuknya kemungkinan berbeda.

Jika dalam pileg yang terjadi adalah vote buying atau embeli suara pemilih maka dalam pilpres, menurut Titi, yang terjadi adalah candidacy buying, sebuah praktek untuk mencalonkan diri sebagai capres dengan uang.

Candidacy buying itu kan sebenarnya praktek illegal. Kalau menyandarkan pada praktek hukum formal umum itu akan sulit sekali mengungkap praktek semacam ini. Hal tersebut jadi tantangan yang harus diungkap," kata Titi kepada BBC Indonesia.

Titi mengkhawatirkan dampak dari politik uang dalam proses pemilu adalah praktek korupsi politik.

"Ini yang luar biasa bahayanya mengingat dampaknya kepada korupsi politik ke depan karena seseorang yang mendapatkan tiket pencalonan dengan uang maka kompensasinya adalah uang jika dia sudah menjabat."

Dia menambahkan penanganan pelanggaran pemilu tidaklah mudah dan untuk itu Bawaslu harus melalukan terobosan hukum untuk menjerat pelaku pelanggaran dalam pemilihan presiden mendatang.

Berita terkait