Kubu Jokowi-Prabowo kritik pidato SBY

Hak atas foto AP
Image caption Presiden SBY meminta menterinya mundur jika menjadi tim sukses capres.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dia akan meminta sejumlah menteri yang menjadi tim sukses calon presiden Jokowi atau Prabowo untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat menganggu kinerja kabinetnya.

"Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri," kata Presiden Yudhoyono.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional membahas persiapan pemilu 2014, yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait, Selasa (03/05) siang di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh menganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Pertanyakan konsistensi SBY

Juru bicara kampanye calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa, Tantowi Yahya, mempersilakan Presiden SBY jika ingin memecat menterinya, karena itu merupakan hak prerogatifnya.

"Tidak perlu presiden melempar isu ini, seperti ingin mendapatkan persetujuan dari publik. Lakukan saja (pemberhentian menteri yang bersangkutan) kalau menurut presiden menteri itu tidak efektif lagi kerjanya. Silakan berhentikan," kata Tantowi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (03/05) malam.

Hak atas foto Reuters
Image caption Kubu Prabowo-Hatta meminta Presiden SBY langsung memecata menteri yang bersangkutan.

Walaupun mendukung usulan langkah perubahan kabinet, juru bicara tim kampanye calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mempertanyakan konsistensi Presiden Yudhoyono terkait pernyataannya tersebut.

"Karena di dalam pemilu legislatif, kita melihat banyak menteri-menteri juga yang memang terlibat dalam tim pemenangan calon legislatif. Saat itu presiden tidak melakukan tindakan yang tegas," kata Hasto kepada BBC Indonesia.

Membayar hutang

Namun demikian, pengamat birokrasi dan guru besar Universitas Muhammadiyah Malang, Mas'ud Said mengingatkan, para menteri itu memiliki tanggung jawab utama sebagai anggota kabinet SBY yang harus diselesaikan.

"Sekarang itu masa-masa yang paling penting bagi mereka (menteri) untuk mengerjakan apa-apa yang harus dikerjakan, kemudian membayar hutang-hutang program yang tidak terlaksana, mengevaluasi kembali penyebab berbagai masalah yang ada, dan juga melakukan percepatan dari capaian-capaian itu," kata Masud.

Hak atas foto AFP
Image caption Kubu Jokowi-Jusuf Kalla mempertanyakan konsistensi Presiden SBY.

Mas'ud juga mengingatkan: "Tidak semua kementerian nilainya baik. Banyak juga kementerian yang hanya formalitasnya bagus, tetapi rakyat belum benar-benar merasakan apa yang dipidatokan menterinya itu."

Berita terkait