Rumah dijadikan tempat ibadah, pendeta jadi tersangka

  • 17 Juni 2014
Image caption Aksi menolak pelarangan hak beribadah beberapa kali digelar umat Kristen di Indonesia.

Polisi telah menetapkan seorang pendeta di Sleman, Yogyakarta, sebagai tersangka karena tanpa izin menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah.

Pendeta Nico Lomboan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, karena dianggap menyalahgunakan izin bangunan, kata juru bicara Polda Yogyakarta, Kombes Anny Pudjiatuti.

"Rumah yang difungsikan untuk tempat ibadah, itu 'kan setahun lalu sudah tidak ada izinnya, sehingga disegel. Nah, pada hari Minggu itu, dibuka kembali segelnya (oleh pendeta Nico) untuk melaksanakan ibadah," kata Anny Pudjiastuti kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Selasa (17/06) siang.

Menurut polisi, Nico dianggap melanggar Undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang.

Kalangan pegiat kebebasan beragama sejak awal mengkritik langkah polisi ini, setelah sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, rumah hunian tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah.

Pernyataan ini dikhawatirkan dapat dijadikan pembenaran oleh kelompok intoleran untuk menyerang umat lain yang sedang beribadah.

Kapolri menyatakan hal itu setelah sekelompok orang menyerang aktivitas ibadah umat Katolik di kediaman pendeta Nico Lomboan, Sleman, Yogyakarta, Kamis (29/05) lalu.

Menurut polisi, penyerangan ini dilakukan orang-orang yang tersulut "emosi" karena melihat tindakan pendeta Nico menggelar ibadah di rumahnya dengan membuka segel tanpa izin.

"Oleh karena itu masyarakat setempat, yang mengetahui itu, muncul emosi saat itu," kata Anny Pudjiastuti.

Polisi sendiri telah menetapkan seseorang bernama TR, karena dianggap menggerakkan kelompok orang untuk merusak rumah milik pendeta Nico.

'Terkesan takut'

Aktivis LSM Setara Institute, yang membidangi masalah kebebasan beragama, Bonar Tigos Naipospos mengatakan, dirinya tidak begitu terkejut ketika pendeta Nico Lomboan ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini pola umum yang sering terlihat, bagaimana aparat kepolisian dalam merespon tindakan kekerasan dan pelanggaran hak kebebasan beragama," kata Bonar kepada BBC Indonesia, Selasa (17/06) sore.

Dia menduga, tindakan Polres Sleman itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka "tidak ingin memusuhi kelompok-kelompok yang mengusung protes terhadap gereja atas nama agama."

Bonar juga menganalisa, pihak kepolisian "terkesan takut" ketika menghadapi kelompok-kelompok tersebut.

Dia kemudian mencontohkan sikap seperti itu ditunjukkan aparat kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus serupa.

Image caption Para pegiat kebebasan beragama dalam aksinya menentang pelarangan pembangunan tempat ibadah.

Juru bicara Polda Yogyakarta, Kombes Anny Pudjiatuti, menolak tuduhan bahwa pihaknya melakukan sikap kompromi dengan menetapkan dua tersangka baik dari kelompok penyerang atau pihak yang diserang.

"Kami profesional. Kita tidak gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena kita dari data otentik dan bukti materiil di lapangan yang kita anggap cukup," kata Anny.

"Kita tidak diskriminatif dan tetap profesional," katanya lagi.

Peraturan bersama dua menteri

Lebih lanjut Bonar Tigor mengatakan, persoalan terkait rumah ibadah dan kebebasan beribadah akan sering muncul selama peraturan bersama dua menteri tentang rumah ibadah tidak dicabut.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 mensyaratkan, perlunya izin untuk menggunakan bangunan sebagai rumah ibadah, serta keharuan mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Image copyright AFP
Image caption Sebuah bangunan gereja di Bekasi dibongkar karena dianggap tidak memilki izin.

"Yang kita kritik, kalau hak beribadah adalah hak asasi, tapi mengapa untuk beribadah dia harus minta izin 50 orang. Ini 'kan konyol. Sudah sepatutnya peraturan ini ditinjau kembali, karena menyulitkan," kata Bonar.

"Bahkan kalau kita mau jujur, ratusan rumah ibadah sekarang ini tidak memiliki IMB. Karena ketika mereka mengajukan perizinan, mereka menghadapi kesulitan-kesulitan," ungkapnya.

Berita terkait