Pilpres 2014: Ketika media jadi corong propaganda

kamera tv Hak atas foto Getty
Image caption Stasiun televisi, media cetak, dan elektronik disorot independensinya.

Jumlah kandidat presiden yang bertarung tahun ini berkurang dari Pilpres 2009, tapi menurut masyarakat jumlah televisi bertambah dengan kehadiran "TV Prabowo" dan "TV Jokowi."

Dua televisi yang mendapat julukan tersebut adalah stasiun berita TVOne dan Metro TV.

Label itu melekat bukan tanpa sebab, karena berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia, sepanjang periode 19-25 Mei saja, Metro TV yang dimiliki oleh politisi Partai Nasdem Surya Paloh, menyiarkan 184 kali berita tentang pasangan capres nomor dua Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan durasi total 3.577 detik.

Sementara itu, berita tentang Prabowo-Hatta hanya diputar 110 kali dengan durasi 14.561 detik.

Sebaliknya pada periode yang sama TVOne yang dimiliki oleh politisi Golkar Aburizal Bakrie menyiarkan 153 kali pemberitaan tentang Prabowo-Hatta dengan durasi 36.561 detik.

Pemberitaan tengang Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya ada 77 kali dengan durasi 10.731 detik.

Pada 9 Juni lalu, KPI telah menurunkan surat teguran untuk kedua stasiun televisi tersebut.

Namun KPI bukan menyoroti porsi pemberitaan yang tidak berimbang, melainkan menekankan adanya pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran jurnalistik pada tanggal 4 Juni terkait dua pasang kandidat.

"Penilaian KPI atas pelanggaran itu didasarkan pada durasi, frekuensi dan tone kecenderungan pemberitaan yang mengarah kepada salah satu pihak

Hak atas foto Getty
Image caption Apakah televisi mempengaruhi suara pemilih?

"Dan atas dasar itu KPI mengambil tindakan bahwa penayangan program itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS) tahun 2010," kata Danang Sanggabuana dari KPI.

Pimpinan redaksi kedua stasiun televisi tidak bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan tetapi menurut Danang, kedua petinggi televisi tersebut sudah menyatakan menerima teguran tersebut dan berjanji akan menjaga netralitas pemberitaan.

Frekuensi publik

Senada dengan KPI, organisasi jurnalis lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemilik televisi untuk menggunakan frekuensi publik yang dipercayakan kepada mereka secara adil.

"Bagaimana TVOne melakukan pembelaan habis-habisan kepada capres nomor satu Prabowo dan Metro TV kepada Jokowi nomor urut dua ini yang paling keliatan head to head," kata Sekjen AJI Suharjono.

"Frekuensi tersebut adalah milik publik yang dipercayakan kepada pemilik lembaga televisi."

Hak atas foto AFP Getty
Image caption Media massa di Indonesia diminta "merawat kebebasan pers".

"Kami mendesak ke KPI agar memberikan peringatan yang sangat keras agar menindak televisi yang menggunakan frekuensi publik untuk kampanye, untuk pembentukan opini, propaganda, dan mobilisasi pendapat masyarakat."

"Ini yang kami kutuk dan protes keras kepada para pemilik televisi dan juga KPI," papar Suharjono.

Menurut dia, dua kubu yang sekarang maju dalam pilpres menggunakan televisi untuk penggalangan opini secara masif.

"Dalam 24 jam mereka terus menerus menyiarkan calonnya, memberikan opini yang bagus kepada yang didukung dan jelek kepada lawannya.

"Ini membodohi masyarakat dan pemirsa, seakan-akan hanya calon itu yang mereka anggap paling benar, paling layak dipilih," tambahnya.

Masyarakat seharusnya mendapat informasi yang sama atas dua calon sehingga pendidikan politik bisa terjadi, kata dia. "Agar masyarakat bisa memilih mana loyang dan mana emas."

Tentang kebebasan pers

Di tahun politik ini, banyak wartawan yang merasa terjebak antara mengikuti titah redaksional yang cenderung partisan dan naluri sebagai wartawan independen.

Kebanyakan akhirnya memilih pragmatis, seperti yang disampaikan seorang karyawan televisi yang tidak mau disebut namanya, "Kami bekerja sebagai karyawan dan bukan wartawan."

Mengomentari dilema antara kepentingan politik pemilik dan idealisme wartawan yang setia dengan etika jurnalistik, Imam Wahyudi dari Dewan Pers mengingatkan agar insan media merawat kebebasan politik yang dinikmati sekarang.

"Kebebasan pers bagi teman-teman yang hidup di zaman Orde Baru tentunya merasakan sendiri kebebasan pers ini harus kita jaga dan kita rawat, kalau hilang, maka kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini hanya kenangan belaka," kata Imam.

Ia mengatakan bahwa para pemilik media telah menandatangani Piagam Palembang empat tahun lalu tentang kode etik standar jurnalistik dan standar kompetisi wartawan.

Hak atas foto AFP Getty
Image caption Kubu Prabowo didukung oleh pengusaha media Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibjo.

Ia juga menegaskan adanya standar perlindungan profesi wartawan yaitu pemilik atau manajemen media dilarang mendorong wartawannya membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik atau melanggar hukum, ketentuan ini sudah diratifikasi termasuk oleh pemilik TV yang ikut kontestasi politik dalam rangka menjaga kemerdekaan pers.

"Semangatnya adalah ini dibuat agar redaksi tetap steril, tidak ada infiltrasi, tidak ada campur tangan," tukasnya.

Hak atas foto AFP Getty
Image caption Joko Widodo mendapat dukungan dari Surya Paloh, pemilik Media Grup.

"Kalau teman-teman memang merasa ada infiltrasi atau campur tangan atau tekanan, silakan melapor ke dewan pers, sebab salah satu tugas dewan pers menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan siapa pun sebelum kemerdekaan ini dicolong atau dirampas oleh siapa pun," kata Imam.

Sejumlah pemirsa televisi yang kami wawancarai mengatakan televisi tidak akan mempengaruhi pilihan mereka.

"Saya nonton TV semua, yang pro Jokowi dan pro Prabowo tapi saya sudah sreg dengan pilihan saya sendiri jadi mau diberitakan apa juga, tetap saya akan pilih nomor satu," kata Irga, 34.

"Ya semua sudah tahu lah mana yang TV-nya Prabowo mana yang TV-nya Jokowi, kalau saya jelas nontonnya TV yang banyak berita capres idola saya Mas Jokowi," kata Ovie, 32.

Berita terkait