Pelanggaran pilpres 'makin marak'

Hak atas foto AFP GETTY
Image caption Pelanggaran pemilu diperkirakan makin marak menjelang pemilu presiden.

Sejumlah lembaga pengawas pemilu mengkhawatirkan pelanggaran pemilu makin marak menjelang hari pemilihan presiden.

Selisih elektabilitas yang sangat tipis seperti diprediksi sejumlah lembaga survei, membuat pertarungan keras dua kubu dianggap sangat mungkin berujung pada menghalalkan segala cara, kata Koalisi Pemantau Independen Indonesia, KPII.

"Pertarungan dua capres-cawapres ini sangat mungkin berujung pada menghalalkan segala cara," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggraini, dalam jumpa pers di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Kamis (03/07) siang.

Kekhawatiran ini didasarkan temuan KPII dan laporan Bawaslu dalam sepekan terakhir yang mengungkap bahwa pelanggaran pemilu semakin marak, mulai masalah administratif penyelenggaraan pemilu, hingga kampanye kotor dan politik uang.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kubu Jokowi dan Prabowo telah melanggar adminsitrasi dalam tahapan kampanye pilpres, yaitu masing-masing dalam kasus surat kampanye kepada guru-guru dan penggunaan Monas untuk kampanye.

"Pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti ini perlu menjadi perhatian masyarakat," kata Titi.

Harus ditindaklanjuti

Sementara, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus bekerja sama untuk mengatasai masalah pelanggaran administratif pemilu, kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Jakarta, Umar Idris, .

"Jika tidak segera ditindaklanjuti, potensi penyelewenangannya semakin besar," kata Umar Idris.

Hak atas foto AFP
Image caption Pelanggaran administrasi hingga kampanye kotor banyak dijumpai belakangan.

Badan Pengawas Pemilu mengatakan, mereka kesulitan menindaklanjuti sebagian laporan masyarakat karena aturannya lemah dan bukti-buktinya yang dianggap kurang.

Adapun kubu Prabowo maupun Jokowi menyatakan bahwa merekalah yang sering menjadi korban pelanggaran pemilu.

KPII kemudian meminta masyarakat bersikap aktif untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut.

Mereka juga membuka saluran laporan dan informasi kepada masyarat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Mulai Kamis (03/07), KPII membuka posko bersama di Jalan Tebet Timur IV A Nomor 1, Jakarta Selatan, yang akan dibuka 24 jam.

Berita terkait