Hasil pilpres dikhawatirkan 'ditolak masyarakat'

  • 14 Juli 2014
Hak atas foto AFP GETTY
Image caption Proses rekapitulasi hasil pilpres dikhawatirkan masih diwarnai kecurangan.

Hasil pemilu presiden dikhawatirkan tidak dapat diterima oleh dua kubu calon presiden Jokowi atau Prabowo Subianto apabila Komisi Pemilihan Umum gagal menyelesaikan dugaan kecurangan pilpres.

Kekhawatiran ini dilontarkan sebuah lembaga pengawas pemilu independen sepekan menjelang penghitungan akhir perolehan suara tingkat nasional.

Kedua kubu capres diperkirakan akan mempertanyakan hasil perhitungan akhir pemilu jika angkanya tidak sesuai perhitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

"Kita semuanya sangat khawatir jika KPU tidak mampu menghandle setiap kecurangan, dan mereka tidak bisa memperbaiki hasil pemilunya, ini bisa mendelegitimasi hasil pemilunya sendiri," kata pimpinan LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Veri Junaedi, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (14/07) siang.

Badan Pengawas Pemilu pekan lalu telah menyebut sedikitnya ada 36 kasus dugaan pelanggaran atau kesalahan di semua provinsi.

Sejumlah laporan menyebutkan, indikasi dugaan kecurangan itu antara lain dijumpai dalam kasus hasil pindaian formulir C1 di beberapa TPS di Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, hingga Yogyakarta, yang diunggah situs resmi KPU.

Bawaslu mengkhawatirkan permasalahan seperti akan sering dijumpai selama proses rekapitulasi yang dijadwalkan akan berakhir pada pekan ketiga bulan Juli nanti.

Menurut Veri Junaedi, walaupun belum terbukti itu merupakan kecurangan, KPU harus menyelesaikan atau meluruskan hasil hitungannya di masing-masing tingkatan.

"Jika tidak, ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan, kepercayaan publik, kepercayaan peserta pemilu kepada hasil perhitungan pemilu," katanya.

KPU yakin sesuai jadwal

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Gumay mengatakan, sejumlah kasus yang ditemukan di beberapa TPS merupakan kesalahan teknis semata dan bukan kecurangan yang disengaja.

"Secara umum itu cuma kekeliruan," kata Hadar Gumay kepada wartawan di Kantor KPU, Senin siang.

Image caption KPU yakin rekapitulasi penghitungan hasil pemilu presiden akan selesai sesuai jadwal.

Menurutnya, kekeliruan itu bisa karena human error atau kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilu. Tetapi, "Dalam proses rekap, kita punya mekanisme koreksi," tambahnya.

Hadar Gumay kemudian mencontohkan kasus hasil pindaian formulir C1 di beberapa TPS yang disebutnya sebagai "kekeliruan semata".

Karena itulah, lanjutnya, KPU optimis rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden akan berjalan sesuai jadwal.

"Banyak yang sudah selesai. Apa yang keliru-keliru tadi, sudah dikoreksi. Jadi, kami yakin ini berjalan lancar," tambah Hadar.

Para pemantau independen pemilu sejak awal telah memperingatkan agar KPU dan Bawaslu perlu mencermati kemungkinan adanya kecurangan di pemilu presiden.

Hal ini ditekankan karena selisih perolehan suara kedua kubu calon presiden tidak terlalu lebar.

Hasil rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional dijadwalkan selesai pekan depan.

Berita terkait