Koalisi Merah Putih dan Demokrat jadi 'penyeimbang pemerintah'

Hak atas foto AFP GETTY
Image caption Yudhoyono bertemu Koalisi Merah Putih di Cikeas, Selasa (02/09).

Upaya kubu Joko Widodo dan Jusuf Kalla merebut dukungan Partai Demokrat sejauh ini belum membuahkan hasil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ketua umum Demokrat, dan sejumlah partai Koalisi Merah Putih menegaskan komitmen sebagai penyeimbang pemerintah.

Pernyataan Yudhoyono itu diungkapkan di kediamannya, Selasa (02/09), usai menjamu sejumlah politisi Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS.

Ini menyurutkan langkah Jokowi-JK yang dalam beberapa pekan terakhir dikabarkan aktif melobi Partai Demokrat untuk memperkuat parlemen.

Sejumlah pengamat menilai pernyataan SBY ini semakin membuat kubu oposisi dan netral di DPR bertambah besar dan akan menyulitkan pemerintahan baru.

Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah kursi 292.

Sementara partai propemerintah hanya memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memiliki 61 kursi DPR.

Menurut pengamat politik Sebastian Salang komposisi ini menyulitkan pemerintahan Jokowi-JK nanti.

"Ini pemerintah baru kan mau menaikan harga BBM, kalau komposisi mayoritas kursi di DPR dikuasai Koalsi Merah Putih, tentu akan sulit," kata Sebastian.

"Begitu juga misalnya dengan ide-ide yang nanti dikembangkan pemerintah, jika ingin diimplementasikan dalam bentuk anggaran, mereka akan berhadapan dengan DPR."

"Terlalu berlebihan"

Namun Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menyatakan posisi Partai Demokrat sebagai penyeimbang bukanlah bermaksud untuk menjegal pemerintahan baru ke depan.

"Itu pernyataan yang berlebihan, kami tidak mungkin melakukan penjegalan terhadap program pemerintah yang bagus untuk rakyat," katanya kepada wartawan BBC, Christine Franciska.

"Tetapi jika program itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, melenceng dari Undang-Undang Dasar, otomatis kami mengkritisi. Jadi jangan khawatir dan jangan berfikir negatif."

Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa masih ada peluang bagi partai lain untuk bergabung dengan partai pemerintah.

Dia pun tidak khawatir jika parlemen nanti dikuasai oleh kubu oposisi.

"Pengalaman di DKI, Pak Jokowi punya terobosan yang diharapkan rakyat. Demikian pula perpaduan dengan Jusuf Kalla, perpaduan yang bekerja," kata Hasto.

"Ketika seluruh basis-basis kebijakan untuk rakyat, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa menghalangi itu," katanya.

Berita terkait