Soal eksekusi mati, reputasi Indonesia terancam

Hak atas foto AFP
Image caption Lindsay Sandiford ialah warga Inggris yang ditangkap saat membawa 4,7 kilogram kokain ke Bali pada 2012.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap enam terpidana kasus narkotika pada Januari lalu dan rencana eksekusi terhadap beberapa terpidana lainnya beberapa pekan mendatang mendapat sorotan dari lembaga Human Rights Working Group, Imparsial, Setara Institute, dan LBH Masyarakat.

Mereka mendesak pemerintah Indonesia memperhatikan dampak hukuman mati terhadap reputasi Indonesia yang telah berhasil menjamin pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia selama lebih dari satu dekade.

Apalagi, menurut pegiat HAM, Choirul Anam, dari lembaga Human Rights Working Group, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April mendatang. Topik yang dibahas dalam forum tersebut antara lain penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

“Bagaimana Indonesia akan berbicara mengenai perlindungan HAM, sedangkan Indonesia justru melanggar HAM?” kata Choirul.

Standar Ganda

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, menambahkan pemerintah Indonesia sejatinya menerapkan kebijakan standar ganda.

“Ketika kita mengeksekusi warga Indonesia dan warga negara asing di dalam negeri, tapi kita juga meminta negara lain yang akan menghukum mati warga kita untuk jangan dieksekusi, berarti kita bersikap standar ganda,” ujarnya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Sikap tersebut, lanjutnya, akan menyulitkan langkah pemerintah Indonesia saat akan membela WNI yang terancam hukuman mati di negara lain.

“Bagaimana kita akan meminta dukungan dari negara lain untuk membela warga kita di Arab Saudi dan Malaysia, misalnya, jika kita sendiri melakukan hukuman mati?”

Namun, pandangan semacam itu ditepis guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, kedua hal itu terpisah.

“Ketika ada orang yang harus menjalani hukuman mati di Indonesia, itu konteksnya adalah kita ingin menegakkan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara ketika kita meminta supaya warga kita yang terkena hukuman mati untuk tidak dikenai hukuman mati, itu dalam rangka kewajiban negara melindungi warganya,” kata Hikmahanto.

Hak atas foto AFP
Image caption Myuran Sukumaran (kiri) dan Andrew Chan (kanan), dua warga Australia yang menunggu eksekusi mati.

Sikap Inggris

Desakan lembaga-lembaga itu muncul menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond ke Indonesia, hari Rabu (4 Februari).

Dalam kunjungan itu, Hammond mengaku akan menjelaskan sikap pemerintah Inggris yang menentang hukuman mati, termasuk kepada warga negaranya Lindsay Sandiford.

“Posisi Inggris adalah menentang penggunaan hukuman mati dalam semua keadaan. Kami telah menghapus hukuman tersebut di negara kami dan kami mengadvokasi penghapusan hukuman mati di negara lain. Saya akan ke Indonesia ..dan akan terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah Indonesia guna menyampaikan pesan semua pemerintahan negara yang warganya dipidana dan mendapat hukuman mati, termasuk warga Inggris,” kata Hammond.

Selain hukuman mati, Hammond bakal berbicara dengan pemerintah Indonesia mengenai kerja sama membasmi perdagangan narkotika.

“Namun, akan sulit bagi kami untuk melakukannya jika hukuman (mati) itu dilaksanakan seperti sekarang,” kata Hammond.

Setidaknya terdapat 58 terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Sekitar dua pertiga di antara mereka adalah warga negara asing, termasuk warga Inggris Lindsay Sandiford.

Dalam surat yang diterima BBC, Sandiford mengaku sangat takut karena aparat Indonesia amat mungkin mengeksekusinya dalam beberapa pekan mendatang. Dia menuding pemerintah Inggris menolak menyediakan atau mendanai pendampingan hukum kepadanya.

Berita terkait