Setidaknya 18.800 orang masih dipasung di Indonesia

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Carika, perempuan 29 tahun dengan disabilitas psikososial, tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Dia kini berjualan nasi dan tempe di warung pinggir jalan.

Itu perubahan luar biasa bagi seorang perempuan yang lima tahun lalu dikurung di sebuah kandang kambing yang sempit dan kotor. Dia dipaksa untuk makan, tidur, dan buang hajat di tengah bau busuk kotoran kambing.

Keluarganya, yang tidak sanggup mendapatkan akses perawatan dan layanan pendukung kesehatan jiwa, mengurungnya di sana selama empat tahun dan mengabaikan permohonan Carika agar dia dibebaskan. Ketika media ramai-ramai memberitakan nasib Carika, mereka akhirnya mengeluarkan perempuan itu dari kandang kambing.

Nasib Carika hanyalah sekelumit dari kisah 57.000 orang yang dianggap atau benar-benar menyandang disabilitas psikososial di Indonesia yang dipasung—dibelenggu atau dikurung dalam ruangan sempit—setidaknya sekali dalam hidup mereka. Data pemerintah terbaru menunjukkan 18.800 orang saat ini masih dipasung di Indonesia.

Meski pemerintah melarang praktik pemasungan sejak 1977, namun baik keluarga maupun panti sosial masih melakukan praktik ini terhadap penyandang disabilitas psikososial.

Laporan Human Rights Watch berjudul Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia menguraikan kelemahan pemerintah Indonesia ditambah terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan jiwa.

Hak atas foto HRW
Image caption Seorang perempuan penyandang gangguan jiwa diikat dengan rantai di sebuah panti sosial di Brebes, Jawa Tengah.

Perawatan minim

Andreas Harsono dari Human Rights Watch mengatakan pemerintah Indonesia sudah dua kali melakukan gerakan melarang pemasungan. Pertama pada 1977, lalu yang kedua pada 2014 dengan meluncurkan gerakan“Indonesia Bebas Pasung”.

Fokus gerakan ini adalah meningkatkan kepedulian tentang kesehatan jiwa dan praktik pasung, mengintegrasikan kesehatan jiwa ke dalam layanan kesehatan umum, menyediakan pengobatan kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas, melatih petugas kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis kondisi dasar kesehatan jiwa, dan membentuk tim terpadu bernama Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Tugas tim tersebut menangani mekanisme koordinasi antara departemen kesehatan dan departemen lain di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk memantau dan memfasilitasi diakhirinya praktik pasung.

Pada 2014, 1.274 kasus pasung dilaporkan di 21 provinsi dan 93% dikabarkan telah bebas dari praktik itu. Namun, tak ada data berapa banyak dari mereka yang berhasil direhabilitasi dan berapa lagi yang kembali dipasung ketika pulang ke keluarga masing-masing.

“Seharusnya orang yang mengalami schizophrenia atau bipolar dirawat dengan obat, tergantung dosisnya, sehingga mereka bekerja seperti biasa. Namun di Indonesia, perawatan ini minim sekali. Dari 34 provinsi di Indonesia, delapan provinsi tidak punya rumah sakit jiwa. Dan dari delapan provinsi itu, tiga provinsi tidak punya satu pun psikiater,” kata Andreas kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Hak atas foto HRW
Image caption Data pemerintah terbaru menunjukkan 18.800 orang saat ini masih dipasung di Indonesia.

Indonesia memang memiliki 48 rumah sakit jiwa. Namun, lebih dari separuhnya berlokasi di empat provinsi.

Lalu, hanya 30% dari 9.000 puskemas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa.

Tenaga kesehatan jiwa pun minim. Hanya ada 600 hingga 800 psikiater di seluruh Indonesia. Artinya, seorang psikiater terlatih menangani 300.000 sampai 400.000 orang. Itu pun sebaran geografisnya timpang. Sebanyak 70% dari seluruh psikiater berada di Jawa dan 40% dari jumlah itu bekerja di Jakarta.

“Jadi sebagian besar orang dengan masalah kesehatan jiwa ditangani keluarga. Pihak keluarga kecapekan sehingga mereka dipasung, ada yang dirantai, ada yang kakinya ditaruh di balok kayu, ada yang dikerangkeng baik di rumah maupun di panti-panti rehabilitasi sosial,” kata Andreas.

Pemantauan

BBC Indonesia sempat mendatangi sebuah panti rehabilitasi sosial di Bekasi, Jawa Barat, Februari lalu.

Di sana, puluhan pria, beberapa di antaranya bertelanjang dada, dirantai kaki maupunnya tangannya ke tiang-tiang besi.

Alasannya karena mereka terganggu jiwanya dan dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Hal serupa ditemukan Human Rights Watch dalam riset di berbagai panti sosial di Pulau Jawa dan Sumatera. Di panti-panti tersebut tidak ada diagnosis medis dan dasar bagi rawat inap atau rawat jalan. Kebijakan dan metode perawatan sepenuhnya diambil pengurus panti, tanpa pemantauan pemerintah.

“Saya meraba dada, kepala, dan kaki untuk mencari tahu penyakitnya. Ketika dia mulai menjerit, saya tahu dia depresi,” kata seorang pengurus panti di Cianjur, Jawa Barat.

Adapun proses pemulangan seorang pasien dinilai dari suhu badan. “Ketika badannya yang panas menjadi dingin, maka mereka siap pulang. Saat saya membawa mereka ke pasar atau bermain bola dan mereka merasa kedinginan, berarti mereka sudah sembuh,” tambahnya.

Hak atas foto HRW
Image caption Minimnya pengawasan pemerintah membuat panti-panti sosial leluasa melakukan praktik pemasungan.

Lantaran minimnya pengawasan pemerintah, panti-panti ini bisa menampung 90 orang di dalam ruangan berkapasitas 30 orang. Akibatnya mereka buang hajat, makan dan tidur di tempat yang hanya berjarak tak lebih dari satu atau dua meter.

Human Rights Watch mencatat 25 kasus kekerasan fisik dan enam kasus kekerasan seksual terhadap pasien penyandang disabilitas psikosial di tengah masyarakat rumah sakit jiwa, panti sosial, dan pusat pengobatan alternatif.

Ismaya, pria 24 tahun penyandang disabilitas psikosial mengalami dirantai dan diborgol selama tiga minggu di sebuah pusat pengobatan alternatif.

“Paranormal membiarkan saya terikat di sebuah kamar khusus untuk orang-orang yang coba disembuhkan. Mereka merantai tangan saua menggunakan tali anjing dan merantai kaki saya. Saya pernah mencoba keluar, makin kuat ikatannya. Mereka tak pernah melepaskannya. Tak ada toilet. Saya akan teriak kalau mau ke toilet, tapi mereka tak mengizinkan. Mereka berkata kepada saya untuk buang hajat saja di kamar dan mereka akan membersihkannya saat saya mandi,” papar Ismaya.

Image caption BBC Indonesia sempat mendatangi sebuah panti rehabilitasi sosial di Bekasi, Jawa Barat, Februari lalu. Di sana, puluhan pria, beberapa di antaranya bertelanjang dada, dirantai kaki maupunnya tangannya ke tiang-tiang besi.

Kewajiban Indonesia

Pada 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang menjamin hak setara bagi semua penyandang disabilitas termasuk menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk.

Pada pasal 14 konvensi tersebut, tegas menyatakan “keadaan disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran dilucutinya kebebasan.”

Berdasarkan konvensi itu, Human Rights Watch mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat dan melarang praktik pasung. Pemerintah juga diingatkan untuk mengenbangkan upaya progresif untuk pusat kesehatan jiwa dan pelayanan pendukungnya.

“Anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2015 adalah 1,5% dari total APBN. Pengeluaran untuk kesehatan jiwa diabaikan, artinya ada kesenjangan lebar dan belum terpenuhinya berbagai layanan kesehatan jiwa,” kata Andreas Harsono dari HRW.

Berita terkait