Menteri ekonomi Rusia ditangkap atas dugaan menerima suap

Alexei Ulyukayev Hak atas foto EPA
Image caption Alexei Ulyukayev merupakan seorang teknokrat yang sudah lama berkarier di pemerintahan.

Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, Alexei Ulyukayev, ditangkap terkait tuduhan menerima suap US$2 juta atau sekitar Rp26 miliar untuk memuluskan kesepakatan privatisasi perusahaan minyak.

Hal itu disampaikan oleh badan pemberantasan korupsi Rusia, Komite Investigasi (SK).

"Ini menyangkut pemerasan suap dari perwakilan Rosneft yang disertai dengan ancaman," kata juru bicara SK, Svetlana Petrenko, seperti dilaporkan oleh kantor berita RIA Novosti.

"Ulyukayev tertangkap tangan ketika menerima suap," tambahnya.

Kementerian yang dipimpin Ulyukayev memberikan penilaian positif yang memungkinkan perusahaan minyak raksasa Rosneft mengakuisisi 50% saham di perusahaan minyak lain, Bashneft.

Dikatakan oleh Komite Investigasi bahwa Ulyukayev akan segera dikenai dakwaan. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara antara delapan hingga 15 tahun.

Para kolega dan pendukungnya menyatakan tersentak mendengar kabar ini.

Alexei Ulyukayev merupakan pejabat paling tinggi Rusia pertama yang ditahan sejak kudeta yang gagal pada 1991, ketika Rusia masih menjadi Uni Soviet.

Sebelum menjadi menteri ekonomi pada 2013, ia pernah menjabat sebagai wakil gubernur bank sentral Rusia selama 10 tahun.

Hak atas foto Reuters
Image caption Alexei Ulyukayev terancam hukuman penjara jika kelak terbukti bersalah.

Rusia sedang mengalami kelesuan ekonomi, antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah yang menjadi sumber utama pemasukan negara. Oleh karena itu, pihak berwenang telah menyiapkan sejumlah perusahaan negara untuk program swastanisasi.

Ulyukayev dilaporkan mendukung penjualan Bashneft kepada investor swasta dan bukan ke perusahaan negara.

Menurut para pengamat, Presiden Putin kemungkinan besar menyetujui penangkapan tersebut dan penangkapan ini mungkin bisa menjadi peringatan kepada Perdana Menteri. Dmitri Medvedev. yang cenderung mendukung privatisasi penuh.

Topik terkait

Berita terkait