PK kasus sodomi ditolak, Anwar Ibrahim tak bisa pimpin kampanye

Anwar Ibrahim Hak atas foto MOHD RASFAN/AFP
Image caption Anwar Ibrahim dengan kawalan petugas penjara tiba di Pengadilan Federal pada Rabu (14/12).

Pengadilan Federal Malaysia, yang merupakan pengadilan tertinggi, menolak permohonan peninjuan kembali kasus sodomi mantan pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, dalam sidang Rabu (14/12).

Pada 2014 Anwar Ibrahim dinyatakan bersalah karena menyodomi asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan, setelah jaksa mengajukan banding atas putusan tingkat pertama yang membebaskan Anwar dengan alasan bukti yang diajukan ke pengadilan tidak kuat.

Oleh karena itu, pemimpin de facto Partai Keadilan Rakyat yang beroposisi itu dihukum pidana penjara selama lima tahun.

Dia kemudian mengajukan kasasi, tetapi putusan kasasi menguatkan putusan banding. Dan Rabu (14/12) Pengadilan Federal mengeluarkan putusan atas peninjauan kembali yang diajukan Anwar Ibrahim.

Salah satu landasan pengajuan peninjauan kembali (PK) adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia beberapa saat setelah Anwar divonis bersalah pada 2014.

Pernyataan itu diperkirakan sudah disiapkan sebelum hakim mengeluarkan putusan sehingga dianggap kental campur tangan pihak penguasa dalam kasus itu. Kubu Anwar mengklaim kasus ini bermotif politik untuk menghadang karier politiknya, meskipun otoritas Malaysia menepisnya.

Hakim Zulkefli mengatakan pernyataan dari Kantor Perdana Menteri tidak bisa digunakan sebagai bukti baru.

Hak atas foto FAZRY ISMAIL/EPA
Image caption Wan Azizah Wan Ismail tampak sedih setelah mendengar PK suaminya ditolak.

Istri Anwar dan sekaligus Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail, meminta para pendukung untuk tetap bersemangat.

"Saya ingin berbagi bahwa kita tidak boleh mengendurkan semangat kita," katanya kepada kerumunan pendukung Anwar di luar Pengadilan Federal, Putrajaya.

Karena PK ditolak, Anwar Ibrahim harus menjalani sisa hukuman 16 bulan dari vonis lima tahun penjara.

Berdasarkan hukum di Malaysia, ia tidak mempunyai hak politik selama lima tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Dengan demikian maka Anwar kehilangan peluang untuk memimpin kampanye pemilihan umum yang dijadwalkan digelar paling akhir tahun 2018.

Dalam pemilihan umum tahun 2013, ia memimpin kampanye oposisi meskipun ia sendiri belum bisa mencalonkan diri karena kehilangan hak politik setelah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Topik terkait

Berita terkait