Akses kemanusiaan di Rakhine dibuka atas 'tekanan' ASEAN

Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi Hak atas foto LYNN BO BO/EPA
Image caption Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama pemimpin Myamnar Aung San Suu Kyi meninggalkan ruang pertemuan Menlu ASEAN di Yangon pada Senin (19/12).

Myanmar siap mengizinkan bantuan kemanusiaan yang ditawarkan beberapa negara tetangga untuk membantu penduduk Rakhine, tempat terjadinya dugaan kekejaman yang dilakukan oleh militer terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pernyataan itu dilkeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengetuai pertemuan menteri luar Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Yangon, Senin (19/12) untuk membahas nasib Rohingya.

Disebutkannya akses bantuan kemanusian yang sangat diperlukan akan dibuka di Rakhine, meskipun daerah-daerah yang dianggap sensitif tetap tidak akan dibuka bagi pihak luar.

Di tempat-tempat yang dinyatakan tetap ditutup itu, menurut beberapa kelompok HAM, telah terjadi kekejaman yang dilakukan oleh militer, termasuk dugaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap orang Rohingya.

Hak atas foto RAJAT GUPTA/EPA
Image caption Nasib Rohingya kerap menyulut kemarahan di dunia, termasuk dalam demonstrasi di New Delhi, India, pada Senin (19/12) ini.

Aung San Suu Kyi, yang merangkap sebagai menteri luar negeri, juga meminta waktu dan ruang untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine.

Wartawan BBC di Yangon, Jonah Fisher, melaporkan pada awalnya Aung San Suu Kyi tidak ingin mengadakan pertemuan ASEAN tingkat menteri luar negeri, tetapi menghadapi tekanan khususnya dari Malaysia dan Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas Muslim.

Bantuan Indonesia diterima

Sejauh ini rincian pemberian akses bantuan belum dijabarkan. Akan tetapi, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang ditangani oleh beberapa LSM jauh sebelum ada kesepakatan dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN hari ini.

"Kita berikan kepada komunitas Muslim dan komunitas Buddha di wilayah sana yang kondisi sosial-ekonominya itu kurang lebih sama," Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi.

Hak atas foto S. Yulinnas/AP
Image caption Menyusul kekerasan pada 2015 di Myanmar, gelombang pengungsi Rohingya bersama migran Bangladesh mendarat di Indonesia dan Malaysia pada tahun tersebut.

Di samping itu, Ito Sumardi termasuk salah satu diplomat asing yang diberi izin masuk ke Rakhine awal Desember ini.

"Kita bisa berbicara dengan warga setempat dan kita memang melihat ada ekses dari operasi pemulihan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar," jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.

Di sana, lanjutnya, tidak hanya komunitas Muslim Rohingya yang menderita tetapi juga penduduk Rakhine yang beragama Buddha.

Menurut Ito, pemerintah Myanmar bersedia menerima bantuan Indonesia karena murni dilandasi kepentingan kemanusiaan dan tidak menitikberatkan pada agama serta tidak terkesan mencampuri urusan dalam negeri.

"Pemerintah Myammar dengan kondisi saat ini sangat berharap adanya bantuan infrastruktur seperti untuk pendidikan (sekolah), kesehatan (rumah sakit) dan bantuan pengembangan kapasitas," katanya usai mendampingi Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Yangon.

Dugaan kekerasan terhadap Rohingya kembali mengemuka setelah penembakan sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, Oktober lalu. Myanmar meyakini kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut.

Militer Myanmar lantas melancarkan operasi pemulihan keamanan di Rakhine. Menurut para aktivis, penembakan atas sembilan penjaga perbatasan tersebut dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas kelompok minoritas Rohingya.

Topik terkait

Berita terkait