Komisi Myanmar bantah ada 'genosida' terhadap Muslim Rohingya

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Rekaman video yang menunjukkan polisi Myanmar menendang dan memukuli warga Rohingya.

Komisi Penyelidik Negara Bagian Rakhine yang dibentuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki kekerasan di Negara Bagian Rakhine menyimpulkan bahwa sejauh ini mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Etnik Rohingya pada umumnya beragama Islam dan sebagian besar tinggal di Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar tetapi dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh meskipun dari generasi ke generasi mereka tinggal di Myanmar.

Jumlah "penduduk Bangladesh", masjid dan bangunan-bangunan keagamaan di daerah konflik "menjadi bukti bahwa tidak ada kasus genosida dan penindasan atas landasan agama," kata Komisi Kekerasan sebagaimana dilaporkan oleh media setempat pada Rabu (04/01).

Hak atas foto OTHER
Image caption Dalam rekaman video, orang-orang Rohingya diperintahkan duduk berjajar dan kemudian dipukuli.

Dalam laporan sementara, komisi penyelidik itu tidak menyinggung sama sekali tuduhan-tuduhan bahwa pasukan keamanan membunuh penduduk sipil sebagai tindakan balasan atas serangan militan Rohingya terhadap penjaga pos perbatasan.

Laporan sementara ini muncul dua hari setelah pemerintah Myanmar menyatakan akan menyelidiki rekaman video yang menunjukkan dugaan pemukulan orang-orang Rohingya oleh anggota polisi.

Hak atas foto NYIEN CHAN NAING/EPA
Image caption Aparat keamanan Myanmar mengawasi perbatasan di Maungdaw, Rakhine, yang berbatasan langsung dengan Bangladesh.

Wartawan BBC untuk Myanmar, Jonah Fisher, mengatakan bantahan dugaan genosida ini sudah diperkirakan sebelumnya. Komisi ini diketuai Jenderal Purnawirawan Myint Swe, yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

Dugaan adanya pembunuhan besar-besaran terhadap Muslim Rohingya di Myanmar antara lain dikemukukan oleh pemerintah Malaysia.

Sebelumnya, sejumlah organisasi hak asasi manusia mengkritik susunan komisi tersebut.

Dalam laporan sementara yang diumumkan hari Rabu (04/01), Komisi menyatakan dalam penyelidikan lapangan mereka tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya pemerkosaan meluas sebagaimana diklaim sebelumnya.

Hak atas foto STATE COUNSELLOR OFFICE / HO/AFP
Image caption Wapres Purnawirawan Jenderal Myint Swe (dua dari kanan) berkunjung ke Rakhine pada 12 Desember 2016.

Diharapkan laporan akhir tentang pencarian fakta kekerasan di Rakhine dapat diterbitkan sebelum akhir bulan ini.

Tuduhan kekerasan terhadap Rohingya kembali mengemuka setelah penembakan sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, Oktober lalu. Pihak berwenang meyakini kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut.

Militer lantas melancarkan operasi pemulihan keamanan di Rakhine. Menurut para aktivis, penembakan penjaga perbatasan tersebut dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas kelompok minoritas Rohingya.

Topik terkait

Berita terkait