Proses Brexit membutuhkan pemungutan suara parlemen Inggris

Brexit Hak atas foto Reuters
Image caption Keputusan Mahkamah Agung tidak mengubah hasil referendum yang menetapkan Inggris ke luar dari Uni Eropa.

Mahkamah Agung Inggris memutuskan parlemen harus melakukan pemungutan suara sebelum pemerintah memulai proses Inggris keluar dari Uni Eropa, yang dikenal dengan Brexit.

Dengan keputusan yang dikeluarkan pada Selasa (24/01) ini, maka Perdana Menteri Theresa May tidak bisa memulai perundingan dengan Uni Eropa sampai parlemen memberi dukungannya.

Keputusan Mahkamah Agung ini tidak akan mengubah hasil referendum 23 Juni lalu yang memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa, dengan suara 51,89% melawan 48,11%).

Namun keputusan itu menentukan bahwa cara yang ditempuh harus sesuai dengan hukum.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, sebelumnya mengatakan ingin menggunakan hal yang disebut Pasal 50 untuk memulai proses Brexit pada akhir Maret.

Bagaimanapun diperkirakan parlemen akan memberi dukungan kepada pemerintah sebelum 31 Maret, batas waktu yang ditetapkan pemerintah sejauh ini.

Hak atas foto PA
Image caption Dengan keputusan MA, maka Majelis Rendah dan Majelis Tinggi parlemen Inggris akan memberikan suara untuk memulai proses Brexit.

________________________________________________________________

Sang penggugat: Gina Miller dan Deir Tozetti Dos Santos

Gina Miller, 51 tahun, merupakan penggugat utama untuk keputusan akhir dalam proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal Brexit.

Hak atas foto EPA
Image caption Gina Miiler lahir di Guyana, Amerika Selatan, namun sudah tinggal di Inggris sejak berusia 10 tahun.

Miller ingin agar parlemen memberikan suara sebelum pemerintah memutuskan untuk memulai proses Brexit, dengan menggunakan hal yang disebut Pasal 50.

Pemerintah mengatakan memiliki hak eksekutif untuk menempuh Brexit namun penentangnya, termasuk Miller, berbeda pendapat dan mengatakan parlemen yang memiliki kata akhir.

Pengadilan Tinggi berpihak padanya namun pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya juga mengabulkan permohonan penggugat.

Miller adalah manajer investasi yang lahir di Guyana, Amerika Selatan, namun sudah tinggal dan bersekolah di Inggris sejak berusia 10 tahun.

Dia kuliah hukum di London dan pada usia 20 tahun menikah dengan suami pertamanya namun bercerai awal 1990-an sebelum menikah dengan Jon Maguire dan bercerai lagi tahun 2002.

Suami ketiganya adalah Alan Miller, seorang manajer hedge fund, yang dinikahinya pada tahun 2005.

Sepanjang kariernya, dia antara lain mendirikan perusahaan investasi, perusahaan pemasaran, dan juga sebuah yayasan sosial untuk memberi dukungan dan pendanaan kepada yayasan-yayasan sosial yang kecil.

Selain Miller, penggugat lainnya adalah Deir Tozetti Dos Santos, yang memiliki kewarganegaraan Inggris dan Eropa.

Dos Santos -pria berusia 37 tahun yang bekerja di sebuah salon di Belgravia, pusat kota London- sebenarnya memilih Inggris keluar dari Uni Eropa saat referendum.

Dia menegaskan tidak ingin mengubah referendum namun berpendapat pemerintah tidak bisa mengabaikan parlemen begitu saja dalam memulai proses Brexit.

__________________________________________________________________

Hak atas foto PA/Victoria Jones
Image caption Seniman satiris, Kaya Mar, menggelar aksi tunggal anti-Brexit di luar gedung Mahkamah Agung sebelum pengumuman keputusan, Selasa (24/01).

Pemerintah Inggris sebenarnya masih bisa mengajukan banding lagi ke Pengadilan Eropa, yang merupakan pengadilan tertinggi di Uni Eropa.

Namun tampaknya dari segi logistik dan politik, pemerintah Inggris tidak akan menempuhnya, apalagi mengingat Inggris justru ingin keluar dari Uni Eropa.

Jadi kini Majelis Rendah dan Majelis Tinggi parlemen akan melakukan pemungutan suara namun masih belum jelas prosedur parlementer yang akan digunakan pemerintah: dengan pilihan antara lain apakah akan mengubah undang-undang yang sudah ada atau bisa juga mengeluarkan undang-undang baru sebagai dasar hukum bagi hasil referendum 23 Juni lalu.

Walau secara teori parlemen bisa saja menegah proses Brexit, dalam kenyataannya hal itu amat kecil kemungkinannya.

Partai Konservatif pimpinan PM May memiliki mayoritas 15 kursi di parlemen dan sejauh ini hanya seorang yang menyatakan akan menentang Brexit, yaitu matan menteri keuangan, Ken Clarke.

Sementara mayoritas anggota kubu oposisi utama, Partai Buruh, menegaskan tidak ingin menghalangi hasil referendum -yang merupakan suara langsung rakyat- dan akan mendukung penggunaan Pasal 50.

Jadi kalaupun anggota Partai Liberal Demokrat, SNP, dan beberapa anggota Partai Buruh memutuskan untuk menentang Brexit, tetap saja tak banyak pengaruhnya.

Bagaimapun, keputusan MA ini membuat parlemen memiliki semacam posisi tawar menawar untuk mendapatkan konsesi dalam menentukan Inggris masa depan, yang sudah tidak bergabung dengan Uni Eropa lagi.

Topik terkait

Berita terkait