Pentaskan drama istri tentara, siswa Myanmar didakwa fitnah

Tentara Myanmar Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Militer masih memegang peran sangat penting di Myanmar meskipun pemerintah sudah beralih ke tangan sipil.

Sembilan siswa SMA di Myanmar bagian selatan dikenai dakwaan memfitnah setelah mereka mementaskan drama cinta perdamaian yang menggambarkan kehidupan istri-istri tentara.

Seorang anggota militer Myanmar mengajukan gugatan terhadap sembilan siswa dengan alasan drama yang mereka pentaskan dapat mencemarkan dan merusak citra militer.

Hak atas foto KYAW ZAY WIN/AFP
Image caption Militer juga berhadapan dengan kalangan petani. Sejumlah warga Sintgaing, Mandalay, sempat ditahan terkait sengketa tanah dengan militer.

Menurut seorang pejabat kepolisian Zaw Min Tun, anggota militer itu merasa perlu membawa kasus ini ke jalur hukum karena drama "dapat mencemarkan dan merusak citra Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar)" dan keluarga mereka.

Rekaman video dari drama siswa-siswa SMA di Pathein, Myanmar bagian selatan, telah menyebar di internet.

Adegan gurauan

Dilaporkan salah satu adegannya menunjukkan gurauan seorang istri tentara yang berharap suaminya akan bertugas di medan perang sehingga ia bisa berselingkuh.

Perkara ini dijadwalkan akan mulai disidangkan dalam tempo dua minggu mendatang.

Salah satu dari sembilan siswa yang dikenai dakwaan mengatakan ia dan rekannya sama sekali tidak bermaksud menentang militer.

Ditambahkan bahwa meskipun drama itu mengirim pesan antiperang, pesan yang disampaikan tidak untuk mempertanyakan integritas atau menghina Angkatan Bersenjata.

Mereka dijerat dengan undang-undang pencemaran nama baik yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan banyak mendapat penentangan.

Utusan PBB untuk urusan hak asasi manusia, Yanghee Lee, baru-baru ini mengkritik pemerintah Myanmar karena undang-undang itu masih sering digunakan.

Penentangan juga disuarakan oleh sejumlah kalangan di Myanmar. Pada hari Minggu (22/01), para pengacara dan wartawan turut bergabung dalam protes di Yangon menuntut pemerintah menghapus undang-undang pencemaran nama baik.

Topik terkait

Berita terkait