Kebijakan imigrasi Trump membuat umat Muslim asal Indonesia khawatir

Donald Trump Hak atas foto AFP/MANDEL NGAN
Image caption Presiden Trump mewujudkan janji kampanyenya dengan larangan sementara imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam.

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang antara lain melarang masuknya warga tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam ke Amerika Serikat, berdampak juga bagi warga AS yang beragama Islam.

Benyamin Rasyad, orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, mengaku agak khawatir setelah larangan kedatangan imigran warga Islam oleh Presiden Trump tersebut.

"Saya beragama Islam, keluarga saya juga beragama Islam, jadi kita agak khawatir. Khususnya di Texas kan orang-orang ini tidak tahu apa Islam itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa-apa tapi sudah kena influence (pengaruh)."

Benyamin bersama keluarganya tinggal di Houston, negara bagian Texas yang memiliki banyak pendukung Partai Republik yang merupakan partai Presiden Donald Trump.

Pada sisi lain, tambah Benyamin, saatnya pula bagi umat Islam di Amerika Serikat untuk menunjukkan jati dirinya dan bukan terpancing oleh prasangka dari warga yang tidak paham tenang Islam.

Hak atas foto Benyamin Rasyad
Image caption Benyamin Rasyad tinggal di Amerika Serikat sejak tahun 1999 dan sudah menjadi warga negara AS.

Dari berita-berita di media, Benyamin melihat banyak penentangan dari warga AS atas perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatangan pada Jumat (27/01) pekan lalu, yang menghentikan program pengungsi dan melarang masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritasa Islam -yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

"Banyak sekali dan itu mereka bukan orang Islam. Saya baca lagi hari ini (Minggu 29/01 waktu AS) besar sekali long march di Washington DC, orang-orang yang protes."

Sebagai warga negara Amerika Serikat, Benyamin -yang kini sudah memiliki usaha sendiri- mengaku ikut bingung dengan kebijakan tersebut.

"Saya agak bingung juga, cuma sebagai warga negara ya kita menunggu saja. Sebagai warga negara Amerika Serikat, saya sebenarnya ingin ikut protes," jelasnya.

Bagaimanapun dia mengaku mendapat dukungan juga dari sejumlah warga negara Amerika Serikat lain yang beragama Kristen.

"Kemarin kita ada diskusi dengan teman-teman yang orang sini, yang orang Amerika, yang orang Kristen, Mereka mengatakan kita yang akan fight (berjuang) buat kamu."

Reaksi internasional

Sejumlah pemerintah dunia sudah mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump dalam menghentikan pengungsi dan melarang warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengecam perintah eksekutif itu dengan menyebutnya sebagai hadiah besar bagi ekstrimis dan para pendukungnya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Sejumlah warga AS menggelar aksi unjuk rasa di dekat Gedung Putih, Washington DC, untuk menentag kebijakan imigrasi Trump.

Di Inggris, Perdana Menteri Theresa May mengatakan sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri untuk menyampaikan keprihatinan kepada mitra mereka.

Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yakin bahwa perang melawan terorisme tidak menjadi alasan untuk menempatkan orang-orang dari keyakinan atau asal tertentu dicurigai secara umum.

Selain menghentikan untuk sementara program pengungsi, Presiden Trump juga melarang warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk ke AS selama 90 hari ke depan.

Penentangan dari dalam negeri

Para jaksa agung dari 16 negara bagian Amerika Serikat mengatakan kebijakan Presiden Trump itu 'tidak bersifat Amerika dan melanggar hukum'.

Dalam pernyataan bersamanya, para jaksa agung -termasuk dari negara bagian Califormia, New York, dan Pennsylvandia- menyatakan keyakinan bahwa perintah eksekutif itu akan dikalahkan pengadilan.

Sementara Dua Senator dari Partai Republik, John McCain dan Lindsey Graham berpendapat langkah Presiden Trump mungkin akan menghambat perang melawan terorisme karena membantu upaya perekrutan teroris.

Adapun pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan partainya akan mengusulkan undang-undang untuk membatalkan perintah eksekutif tersebut.

Topik terkait

Berita terkait