Indonesia 'sayangkan' kebijakan imigrasi Trump, Malaysia 'diam'

Pemrotes di AS Hak atas foto Scott Olson/Getty Images
Image caption Warga Amerika Serikat menggelar protes menentang Presiden Trump di Bandara O"Hare, Chicago, Illinois.

Indonesia menyayangkan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang melarang masuk warga dari tujuh negara Islam dan menangguhkan kedatangan pengungsi karena dapat berdampak buruk bagi upaya global memerangi terorisme dan mengatasi persoalan pengungsi.

"Meski perintah yang diterapkan oleh suatu negara merupakan wewenang negara itu sendiri, termasuk perintah yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, kami memprihatinkannya dan sangat menyayangkan perintah baru-baru ini karena hal itu mungkin akan mengganggu upaya melawan terorisme dan manajemen pengungsi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada Senin (30/01), seperti dikutip kantor berita Reuters.

Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyesalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk melakukan "pemeriksaan ekstraketat" terhadap warga dari beberapa negara Muslim sesuai ketentuan imigrasi yang baru.

Hak atas foto WAI MOE/AFP
Image caption Retno Marsudi menyatakan Indonesia menyesalkan kebijakan imigrasi Presiden Trump.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump, meneken perintah eksekutif pada Jumat lalu (27/01) yang berisi penangguhan program penerimaan pengungsi selama empat bulan, melarang seluruh pengungsi dari Suriah tanpa batas waktu, dan melarang masuk warga dari tujuh negara yang mayoritasnya Muslim; Libia, Suriah, Irak, Iran, Somalia, Yaman, dan Sudan.

Meskipun tercatat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak masuk ke dalam daftar itu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta warga negara Indonesia untuk tetap tetap tenang.

"Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu, kenapa resah?" ujar Presiden Jokowi setelah menghadiri peluncuran kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kabupaten Boyolali, pada Senin.

Hak atas foto Reuters
Image caption Presiden Trump menegaskan larangan tidak dimaksudkan untuk melarang Muslim tapi mencegah teroris masuk ke Amerika.

Bagaimanapun Presiden Jokowi mengingatkan perlunya menjunjung prinsip kesetaraan.

"Prinsip konstitusi saya kira jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan, harus terus diperjuangkan."

Reaksi Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia sejauh ini belum mengeluarkan sikap resmi terhadap kebijakan imigrasi dan pengungsi yang ditempuh Presiden Trump. Sikap itu dikecam sejumlah politikus oposisi.

"Betapa kita merindukan kepemimpinan Malaysia yang sebelumnya pernah lantang menyuarakan kaum lemah, negara-negara Dunia Ketiga, ketika dunia mengagumi keberanian dan prinsip para pemimpin kita," ujar anggota parlemen dari Partai Amanah, Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad, seperti dilaporkan oleh Malaysiakini.

Hak atas foto FAZRY ISMAIL/EPA
Image caption PM Najib Razak belakangan vokal menyuarakan nasib minoritas Muslim Rohingya di Myanmar tetapi belum memberikan reaksi terhadap kebijakan imigrasi presiden AS.

Namun, menurut Bung Moktar Radin, anggota parlemen dari UMNO, partai utama dalam koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, tidaklah tepat bagi PM Najib Razak untuk mengecam Trump karena presiden baru AS itu tengah mewujudkan janji-janji kampanyenya.

Kebijakan Presiden Donald Trump dalam masalah imigrasi dan pengungsi mendapat kecaman luas di luar negeri maupun dalam negeri sendiri.

Ketika mengumumkan perintah eksekutif, Trump menyebut serangan 11 September 2001. Tetapi tak seorang pun dari 19 pelaku pembajakan pesawat untuk menyerang Twin Towers di New York berasal dari negara-negara warganya dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Mereka adalah warga negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Lebanon. Beberapa pihak menggarisbawahi bahwa daftar negara yang dilarang tidak termasuk negara-negara di mana Presiden Trump mempunyai kepentingan bisnis - seperti Arab Saudi.

Namun anggapan itu ditepis oleh kepala staf presiden yang menegaskan tidak ada hubungannya.

Berita terkait