Palestina sebut parlemen Israel legalkan perampokan

Permukiman Yahudi Hak atas foto Reuters
Image caption Lebih dari 600.000 warga Yahudi tinggal di 140 permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur sejak 1967.

Pejabat Palestina menyebut parlemen Israel melegalkan perampokan setelah meloloskan peraturan yang secara retroaktif mengesahkan permukiman Yahudi di tanah-tanah pribadi milik warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Rula Maa'yaa, Menteri Pariwisata Palestina, mengecam keras keputusan parlemen Israel.

"Tak boleh ada lembaga yang mengesahkan perampokan tanah-tanah milik warga Palestina. Membangun permukiman adalah kejahatan, membangun rumah-rumah bagi pemukim (Yahudi) melanggar hukum internasional," kata Maa'yaa.

"Sudah saatnya masyarakat internasional bertindak secara konkret menghentikan Israel melakukan kejahatan ini," tegasnya.

Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan keputusan parlemen Israel akan memudarkan harapan mewujudkan perdamaian Israel-Palestina.

Pemerintah di Washington -yang sejak dipimpin Presiden Donald Trump mengambil posisi yang tak sekritis pendahulunya, Barack Obama- mengatakan masih akan menunggu sampai ada keputusan pengadilan di Israel mengenai kasus ini.

Berdasarkan keputusan parlemen Israel yang diloloskan pada Senin (06/02) malam, pihak berwenang Israel mengesahkan 3.800 rumah yang dibangun di atas tanah-tanah pribadi milik warga Palestina di Tepi Barat.

Ditentang Kejaksaan Agung

Warga Palestina yang tanahnya dipakai oleh pemukim Israel akan diberi ganti rugi atau mendapatkan tanah di tempat lain. Perkembangan ini terjadi ketika kontroversi pembangunan permukiman Yahudi makin memanas dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah kalangan mengatakan aktivitas yang makin agresif untuk membangun rumah-rumah baru bagi Yahudi di wilayah pendudukan tak lepas dari naiknya Presiden Trump di Amerika Serikat yang dipersepsikan lebih bersimpati terhadap pemerintah di Tel Aviv.

Lebih dari 600.000 warga Yahudi tinggal di sekitar 140 permukiman yang dibangun Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur sejak 1967.

Palestina menentang keras pembangunan permukiman karena menyiapkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.

Permukiman ini dinyatakan tak sah menurut hukum internasional, namun pemerintah Israel tak sependapat dengan posisi tersebut.

Jaksa Agung Israel mengatakan keputusan parlemen yang dikeluarkan pada Senin malam tidak sesuai dengan konstitusi dan memastikan mereka tidak akan mendukung jika keputusan itu dibawa ke Mahkamah Agung.

Berita terkait