Ingin ke Amerika? Mungkin Anda harus serahkan password media sosial

Password Hak atas foto Reuters
Image caption Orang-orang yang meminta visa AS di masa depan mungkin akan diminta menyerahkan password atau kata sandi.

Apakah Anda berencana pergi ke Amerika Serikat? Bisa jadi Anda akan diminta menyerahkan password atau kata sandi media sosial Anda, saat mengajukan visa di kedutaan Amerika.

Rencana ini disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, John Kelly, saat berbicara di depan anggota DPR di Washington, hari Selasa (07/02).

"Kami tengah melakukan kajian tentang cara-cara melakukan pemeriksaan atau pengecekan yang lebih mendalam. Mungkin kami akan meminta kata sandi media sosial (orang-orang yang akan masuk ke Amerika)," papar Kelly.

Ia menjelaskan pemeriksaan tambahan seperti ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi orang-orang yang mungkin menjadi sumber ancaman keamanan.

Hal ini penting terutama terhadap warga dari tujuh negara -Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman- yang oleh Amerika disebut tak memiliki 'sistem pengecekan latar belakang' yang sangat kuat.

Menurut Kelly, sangat sulit mengetahui latar belakang orang-orang dari ketujuh negara tersebut.

"Kalau mereka ingin ke Amerika, (kami ingin mengetahui) situs-situs apa yang mereka kunjungi, (kami ingin) mereka menyerahkan kata sandi, sehingga kami tahu apa yang mereka lakukan di internet," kata Kelly.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly menjelaskan pengetatan masuknya warga asing ke Amerika Serikat di depan anggota DPR.

"Jika mereka menolak, mereka tak bisa masuk ke Amerika."

Kelly menegaskan sejauh ini syarat menyerahkan kata sandi media sosial belum dimasukkan dalam peraturan visa, namun memastikan syarat-syarat mendapatkan visa Amerika di masa depan akan makin ketat, yang berdampak pada waktu pengurusan visa yang jauh lebih lama.

Ia mengatakan orang-orang yang benar-benar ingin masuk ke AS tentu akan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kelly menjelaskan rencana pengetatan ini setelah presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 27 Januari yang isinya melarang masuk ke AS selama 90 hari bagi warga Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Aturan ini juga melarang sama sekali masuknya pengungsi Suriah hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Selain itu, perintah eksekutif Trump menjadi dasar pelarangan selama 120 hari masuknya pengungsi non-Suriah namun kebijakan tersebut digugat dan diperkirakan kasusnya akan dibawa hingga ke Mahkamah Agung.

Berita terkait