Bosnia banding atas keputusan ICJ yang bebaskan Serbia dari genosida Muslim

Luka atas kekejaman perang masih terasa bagi sebagian warga Bosnia. Hak atas foto Reuters
Image caption Luka atas kekejaman perang masih dirasakan sangat kuat oleh sebagian warga Bosnia.

Bosnia akan mengajukan banding atas keputusan Mahkamah Pidana Internasional ICJ yang membebaskan Serbia dari tanggung jawab genosida terhadap kaum Muslim dalam Perang Balkan tahun 1990-an.

Bakir Izetbegovic, anggota kepresidenan tripartit Bosnia mengatakan, banding akan diajukan sebelum batas waktu 10 tahun berakhir pada 26 Februari.

Para pejabat Serbia Bosnia memperingatkan langkah itu akan memicu krisis politik baru.

Pada tahun 2007, Mahkamah Pidana Internasional ICJ dalam keputusannya membebaskan Serbia dari tuduhan bertanggung jawab langsung untuk genosida saat Perang Balkan.

ICJ menyimpulkan hanya ada satu tindakan genosida selama perang Bosnia 1992-95 itu, yakni pembantaian sekitar 8.000 Muslim (Bosniak), termasuk anak-anak, oleh pasukan Serbia Bosnia di kota Srebrenica pada tahun 1995.

Peristiwa itu merupakan kekejaman terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II.

ICJ juga menetapkan bahwa Serbia telah melanggar hukum internasional karena tidak mencegah pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum Bosniak.

Langkah buruk

Pada hari Jumat (17/2), Izetbegovic mengatakan, kuasa hukum Bosnia-Herzegovina akan mengajukan banding itu.

"Setiap orang membutuhkan kebenaran, bahkan termasuk mereka yang menentangnya. Kebenaran itu akan dituliskan oleh para hakim internasional yangberpengalaman dan tidak memihak," katanya.

Namun para pejabat Serbia Bosnia mengatakan banding tak bisa diajukan karena dibuat tanpa konsensus internal presidium negeri itu yang anggotanya terdiri dari wakil Bosniak atau Muslim Bosnia, Serbia Bosnia dan Kroasia Bosnia.

Pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik juga mendesak para politisi etnis Serbia untuk menggugat keabsahan banding itu.

Di Serbia, Perdana Menteri Aleksandar Vucic menyebut bahwa niat Izetbegovic itu sebagai hal yang 'buruk' bagi hubungan antara kedua negara.

Para politisi dari dua entitas semi independen Bosnia - Federasi Muslim Kroasia dan Republika Srpska - sering kali bersengketa hingga memicu krisis politik.

Sementara itu kekuasaan pemerintah pusat di ibukota Sarajevo, sangat terbatas.

Topik terkait

Berita terkait