Politikus Partai Republik akan jegal anggaran Donald Trump

President Donald Trump (C) prepares to sign the the Waters of the US (WOTUS) executive order. Hak atas foto Getty Images
Image caption Presiden Trump ingin memangkas anggaran diplomasi dan bantuan luar negeri dan kemanusiaan hingga 37%.

Para politikus Partai Republik beramai-ramai menentang Rancangan Anggaran yang akan diajukan Presiden Donald Trump yang akan memangkas anggaran Departemen Luar Negeri dan lembaga bantuan internasional.

Cetak biru anggaran 2018 itu dilaporkan mencakup pemotongan sebesar 37% terhadap anggaran Departemen Luar Negeri dan badan bantuan pembangunan internasional AS, USAID.

Dia dijadwalkan mengajukan proposal anggaran itu dalam pidatoi pertamanya dalam sidang gabungan Kongres, Selasa malam waktu setempat atau Rabu (1/3) pagi WIB

Namun senator Partai Republik, Lindsey Graham mengatakan bahwa rancangan itu sudah 'mati saat lahir.'

"Itu tak akan terjadi. Hal itu akan merupakan bencana. Kalau kita membuang kekuatan lunak, soft power kita tak akan pernah memenangkan peperangan," kata Senator Graham.

Soft power adalah istilah Amerika yang mengacu pada piranti diplomatik seperti bantuan luar negeri dan bantuan kemanusiaan.

"Yang sangat mengganjal dari pemangkasan anggaran Departemen Luar Negeri itu adalah, hal itu memperlihatkan ketidak-pahaman tentang apa yang diperlukan untuk memenangkan perang," lanjut Senator Graham.

Pimpinan mayoritas Senat, Mitch McConnell mengatakan, pemotongan anggaran yang diajukan Trump 'kemungkikan tidak akan' lolos di Kongtres.

Anggaran negara harus melalui persetujuan Kongres yang sedang dikuasai Partai Republik.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Lebih dari 120 jenderal purnawiran menandatangani surat yang mendesak Kongres untuk tidak memotong pendanaan bantuan luar negeri dan diplomasi yang diajukan Trump.

Presiden Trump mengungkapkan rencana anggarannya hari Senin, mencakup peningkatan anggaran belanja militer sebanyak $54 miliar, atau sekitar Rp.750 triliun.

Namun dalam rencana itu, peningkatan belanja militer itu akan dibiayai dari pemangkasan anggaran bidang lain, seperti bantuan luar negeri dan badan-badan lingkungan hidup.

Gedung Putih juga berencana mengurangi belanja Departemen Luar Negeri dan USAID, yang sekarang ini mendapatkan sekitar $50,1 miliar (Rp700 triliun atau sekitar 1% lebih dari total anggaran federal AS.

Lebih dari 120 jenderal purnawiran menandatangani surat yang mendesak Kongres untuk tidak memotong pendanaan bantuan luar negeri dan diplomasi.

Surat itu menyebutkan, "Kami para pensiunan jenderal bintang tiga dan empat dari berbagai angkatan dinas militer ingin mengungkapkan keyakinan kami bahwa meningkatkan dan memperkuat diplomasi dan pembangunan bersama pertahanan merupakan hal yang sangat penting untuk menajga agar Amerika tetap aman.@

Sejauh ini setidaknya seorang politikus Demokrat mengatakan tidak akan menjabat tangan Trump sebelum pidato presiden.

Anggota DPR Demokrat, Eliot Engel, mengatakan, ia tak akan menjabat tangan Trump terkait serangan presiden terhadap media dan penolakannya untuk bekerjasama dengan kongres.

Berita terkait