Lima hal seputar pertikaian Turki dan anggota Uni Eropa

Hak atas foto EPA
Image caption Peserta rapat umum di Rotterdam, Belanda, protes keras sesudah pejabat Turki dilarang masuk berkampanye di depan mereka.

Turki menuduh Belanda melanggar Konvensi Wina saat terjadinya bentrok di luar Konsulat Turki di Rotterdam hari Sabtu (11/03).

Turki kini meminta tindakan sanksi terhadap polisi Belanda yang menggunakan anjing dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran.

Mereka memprotes pelarangan masuknya Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan Kaya berpidato di rapat umum yang diselenggarakan di Rotterdam.

Sementara itu beberapa pemimpin negara-negara Uni Eropa mengkritik Turki di tengah meningkatnya perselisihan yang disebabkan oleh usaha pemerintah Turki menyelenggarakan rapat umum warganya yang tinggal di negara-negara Eropa.

Hak atas foto AFP
Image caption Rapat umum tetap diselenggarakan di kota Metz, Prancis.

Rapat umum

Rapat umum warga Turki ini bertujuan untuk mengerahkan sejumlah besar warga Turki yang tinggal di Eropa untuk memberi suara 'setuju' pada referendum yang dibuat untuk memperluas kewenangan presiden.

Namun rapat umum yang direncanakan di Jerman, Austria dan Belanda dihalangi sesudah para pejabat khawatir rapat-rapat umum itu bisa memicu ketegangan.

Rapat umum di Prancis tetap diselenggarakan sesudah pejabat setempat mengatakan tidak ada ancaman yang muncul dari rapat itu.

Hubungan antara pemimpin Turki dan Belanda memburuk akhir pekan ini sesudah dua orang menteri Turki dilarang berpidato pada rapat umum di Rotterdam.

Salah seorang menteri itu dikawal keluar Belanda melalui perbatasan Jerman.

Hak atas foto OZAN KOSE - AFP/GETTY
Image caption Erdogan mengancam bahwa Belanda akan "mendapat balasan" sesudah menolak dua orang menteri mereka.

Nazisme

Erdogan menyamakan Belanda dengan "republik pisang", ejekan bagi negara kecil yang tidak stabil dan tergantung pada satu komoditi ekspor tertentu saja.

Ia juga menuntut organisasi internasional mengenakan sanksi terhadap Belanda dan menuduh negara-negara Barat mengidap "Islamophobia".

"Saya katakan, saya sempat menduga naziisme sudah selesai, tapi saya keliru. Ajaran Nazi masih hidup di Barat," tambah Erdogan.

Hari minggu (12/03), PM Rutte menuntut Erdogan untuk minta maaf telah menyamakan Belanda dengan "fasis Nazi".

"Negara ini dibom oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Tak bisa diterima ia berkata seperti itu," kata Rutt.

Rutt menambahkan negara sedang mempertimbangkan respons apabila Turki terus bertindak seperti itu.

Hak atas foto OZAN KOSE - AFP/GETTY
Image caption Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan Kaya (tengah berkerudung) diantar kembali ke perbatasan Jerman oleh pihak berwenang Belanda.

Siapa yang menolak?

Pemimpin Denmark juga menunda pertemuan dengan pemimpin Turki, yang telah direncanakan sebelumnya.

PM Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan ia khawatir bahwa "prinsip-prinsip demokrasi berada dalam tekanan besar" di Turki.

Sementara itu pejabat di Jerman juga tampak mengeras sikapnya terhadap Turki.

Kanselir Jerman Angela Merkel sendiri mengatakan pemerintahannya tidak menentang menteri Turki untuk menghadiri rapat umum di Jerman sepanjang mereka "melakukannya secara patut".

Namun menteri dalam negeri menyatakan menentang rapat umum Turki di dalam wilayah Jerman.

"Kampanye Turki tidak ada urusannya dilakukan di Jerman," kata Mendagri Thomas de Maiziere kepada media setempat.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Wolfgang Schaeuble mengatakan Turki telah "menghancurkan landasan bagi kemajuan kerja sama kedua negara".

Berbagai laporan menyebutkan pemilik tempat di ibu kota Swedia, Stockholm, juga membatalkan rapat umum pro-Erdogan hari minggu (12/03) yang sedianya akan dihadiri oleh menteri pertanian Turki.

Menteri luar negeri Swedia menyatakan tak terlibat dalam keputusan itu dan menyebut acara itu bisa diselenggarakan di tempat lain.

Hak atas foto EPA
Image caption Jika rakyat Turki setuju pada referendum ini, maka kekuasaan Erdogan akan semakin besar di Turki.

Referendum yang bikin ramai

Turki menyelenggarakan referendum tanggal 16 April yang bertujuan memutuskan apakah akan mengubah sistem pemerintahan dari parlementer ke sistem republik presidensial yang mirip dengan Amerika Serikat.

Jika ini disetujui, maka langkah itu akan memberi kekuasaan besar kepada presiden yang memperbolehkannya menunjuk menteri, menyiapkan anggaran, memilih mayoritas hakim senior dan memberlakukan hukum tertentu berdasarkan dekrit.

Terlebih lagi, presiden bisa secara mandiri mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan membubarkan parlemen.

Ada sekitar 5,5 juta warga Turki tinggal di luar negeri, dan di Jerman saja, jumlah yang memiliki hak pilih sebanyak 1,4 juta orang.

Maka para pendukung presiden Erdogan bersemangat berkampanye agar mereka menyetujui referendum ini.

Sejumlah rapat umum pun direncanakan di negara-negara dengan komunitas Turki yang besar jumlahnya termasuk Jerman, Austria dan Belanda.

Hak atas foto EMMANUEL DUNAND - AFP/GETTY
Image caption Warga Turki di Rotterdam berkumpul menjelang rapat umum yang berujung ketegangan dengan pihak keamanan Belanda.

Alasan penolakan rapat umum

Banyak negara, termasuk Jerman, menyebutkan persoalan keamanan sebagai alasan resmi mereka.

Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz menyebut rapat umum ini bisa meningkatkan friksi dan mempersulit integrasi masyarakat Austria.

Banyak negara di Eropa juga menyatakan keresahan mendalam mereka melihat tanggapan Turki terhadap upaya kudeta bulan Juli lalu dan anggapan adanya pergeseran Turki menjadi negara otoriter di bawah Erdogan.

Jerman secara khusus bersikap kritis terhadap apa yang terjadi sesudah kudeta, yaitu berbagai penahanan dan pembersihan birokrasi.

Sebanyak hampir 100.000 pegawai negeri diberhentikan dari jabatannya karena dianggap terlibat upaya kudeta yang gagal itu.

Topik terkait

Berita terkait