Warga keturunan Maluku dukung partai kiri di pemilu Belanda

Pemilu Belanda Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Rata-rata warga keturunan Maluku di Belanda memilih partai-partai berhaluan kiri.

Sekitar 10 menit perjalanan dengan mobil dari stasiun kereta api Assen, tibalah saya di Kampung Maluku, tempat 200 kepala keluarga asal Maluku tinggal.

Assen merupakan tempat tinggal pertama yang disediakan pemerintah Belanda untuk anggota maupun simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) beserta keluarga mereka. Belakangan ada beberapa tempat lainnya seperti Bovensmilde sekitar 6 km di pinggiran Assen atau di kota lain, Groningen.

Dan hingga sekarang generasi kedua, seperti Sam Pormes yang pernah menjadi anggota Majelis Tinggi Belanda, masih tinggal di Kampung Maluku di Assen walau anak-anaknya sudah ada yang memilih tinggal di luar kampung.

Setelah ngobrol di rumahnya, kami menuju tempat pemungutan suara, sekitar 200 meter dari rumahnya, Rabu (15/03), menjelang tengah hari. Tak ada antrean panjang, hanya beberapa pemilih karena bukan hari libur sehingga banyak yang baru memberi suara setelah pulang kerja.

"Saya pilih GroesLinks atau Hijau Kiri karena memang saya pegiatnya dan ikut menyebarkan selebaran partai," jelasnya.

Di kalangan warga keturunan Maluku, partai beraliran politik kiri memang populer dan tiga mantan anggota parlemen keturunan Maluku memang berasal dari Partai Buruh, PvdA, yaitu John Lilipaly, Usman Santi, dan Grace Tanamal.

"Itu Usman Santi beragama Islam, tapi Gereja Injili Maluku di sini dulu sampai membuat seruan agar jemaat mendukung Usman karena dia warga kita."

Namun dalam pemilu kali ini tak ada warga keturunan Maluku yang menjadi calon anggota parlemen. "Tidak tahu kenapa anak-anak muda tidak terlalu tertarik lagi pada politik," tutur Sam.

Kesetaraan

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sam Pormes menyapa cucunya dalam Bahasa Indonesia demi 'integrasi yang mempertahankan identitas'.

Bagaimanapun suara warga keturunan Maluku agaknya tetap mendukung partai-partai politik beraliran kiri.

"Hampir semua saya kira memilih partai kiri, seperti GroesLinks, Partai Sosialis atau Partai Buruh," kata Piet Anthony yang sedang berkunjung dari Groningen ke Assen setelah memberikan suara di kotanya.

"Alasannya karena partai-partai kiri mendukung persamaan. Saya kira para pendatang Turki dan Maroko juga memilih partai aliran kiri."

Pilihan partai kiri ini bisa membuat teman-teman mereka di Indonesia suka tertanya-tanya karena pengertian kiri yang suka dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dilarang.

"Di sini tidak ada masalah dengan partai kiri dan kita pilih karena mereka paling dekat dengan aspirasi kami. Dulu orang tua kami memilih Kristen konservatif tapi kami beralih," tegas Sam Pormes yang merupakan generasi kedua warga Maluku di Belanda.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Terdapat sekitar 200 KK di Kampung Maluku, Assen, Belanda.

Bagaimanapun tak semua warga keturunan Maluku punya hak pilih di Belanda karena kebijakan pemerintah Belanda yang awalnya dulu seperti tetap memberi peluang untuk menjaga cita-cita RMS.

Jadi warga keturunan Maluku bisa mendapat paspor Belanda yang disebut facilitaten paspor, yang bisa digunakan selayaknya paspor biasa tapi tanpa punya hak pilih untuk pemilu nasional.

Integrasi dan identitas

Andy Moniharapon adalah salah seorang pemegang faciliteiten paspor dan dia merasa cukup dengan status itu, walau bisa kapan saja meminta untuk menjadi warga negara penuh Belanda.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Piet Anthony di papan peringatan 50 tahun Kampung Maluku di Assen.

"Untuk apa ... saya sudah sama dengan warga lain dan bisa jalan ke mana-mana, juga ke Indonesia. Tak ada masalah sama sekali," jelas pria generasi ketiga warga keturunan Maluku di Assen.

"Tapi bukan karena RMS," tegas Andi, "Saya punya prinsip menentang kolonialisme, saya tidak mau jadi warga negara Belanda."

Walau RMS menjadi cikal bakal kehadiran mereka di Belanda, gagasan republik yang merdeka itu semakin mereda di kalangan warga Maluku.

"Masih ada tapi menurun terus, kalau dulu mungkin sekitar 90% sekarang paling tinggal 20%. Zaman dulu unjuk rasa RMS di Belanda bisa sampai 6.000 tapi sekarang paling (banyak) 1.000 (orang)," kata Sam Pormes.

Tapi, tambahnya lagi, tak berarti mereka lupa kampung halaman.

"Kalau anak muda ditanya orang apa, mereka jawab orang Maluku dan bukan orang Belanda," jelas Sam. "Sesama Maluku mereka tanya dari kampung mana?"

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Andi Moniharapan tak punya hak pilih karena tak mau jadi warga negara Belanda dengan alasan prinsip.

Itu terjadi sampai generasi ketiga dan diyakini Piet Anthony bakal hingga kelak ke generasi keempat.

"Anak saya sudah master dan kalau ditanya dia tahu kampung asal keluarganya, dari Ihamahu di Saparua. Kalau Pak Sam dari Pulau Serua," tambah Piet.

"Itu namanya integrasi dengan mempertahankan identitas," celutuk Sam yang menyapa dan bermain bersama cucunya yang belum setahun dengan bahasa Indonesia

Topik terkait