Presiden Paraguay pecat pejabat penting menyusul kerusuhan di ibukota

Toko-toko dan bangunan pemerintah dirusak dan dijarah dalam aksi protes itu. Hak atas foto Reuters
Image caption Toko-toko dan bangunan pemerintah dirusak dan dijarah dalam aksi protes itu.

Presiden Paraguay Horacio Cartes memecat menteri dalam negeri dan kepala polisi nasional menyusul meletusnya kekerasan pada hari Jumat (31/3).

Keerasan itu merupakan buntut dari protes terhadap RUU yang akan memungkinkan presiden untuk menjalankan masa jabatan kedua.

Para pengunjuk rasa menyerbu gedung Kongres dan membakarnya.

Aparat berwenang telah menangkap empat polisi setelah seorang pengunjuk rasa, Rodrigo Quintana, tewas terbunuh.

Sabtu (1/4), para pemimpin politik memberikan penghormatan kepada korban tewas itu.

Jasadnya disemayamkan di markas partai Liberal yang beroposisi di ibukota, Asuncion.

Mereka mengutuk pembunuhan itu dan menyerukan penyelidikan atas kematiannya.

Hak atas foto EPA
Image caption Seorang tewas dalam aksi yang berujung kekerasan itu, dan empat polisi ditahan terkait hal itu.

Sekitar 200 pengunjuk rasa ditahan tetapi sebagian sudah dilepaskan.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan setelah terjadinya pertemuan pribadi 25 senator - merupakan mayoritas tipis di parlemen- yang menyetujui RUU untuk mengamandemen konstitusi.

Dari tahun 1954 sampai 1989, Paraguay dikuasai oleh junta militer Jenderal Alfredo Stroessner, yang merebut kekuasaan dalam kudeta.

Konstitusi saat ini, disahkan pada tahun 1992 setelah tumbangnya kediktatoran, membatasi kepala negara untuk hanya menjabat satu kali dengan masa jabatan lima tahun.

Hak atas foto EPA
Image caption Para pengunjuk rasa menyerbu dan membakar Gedung Konfgres di Asuncion, ibukota Paraguay.

Para pengunjuk rasa marah dengan RUU yang akan memungkinkan Presiden Cartes' untuk menghapus pembatasan itu dan mencalonkan diri lagi untuk pemilihan kembali.

Seorang senator oposisi, Desiree Masi, menyebut langkah itu sebagai kudeta dan menyerukan pendukungnya untuk menolaknya.

RUU ini juga harus disetujui oleh majelis parlemen lain - majelis perwakilan- yang dikuasai oleh partai Presiden Cartes.

MAsa jabatan Presiden Cartes akan berakhir pada 2018.

Berita terkait