Terkait 'aborsi,' AS hentikan bantuan ke lembaga PBB

Duta Besar AS di PBB Nikki Haley memimpin pengkajian pemangkasan pendanaan terhadap PBB. Hak atas foto Getty Images
Image caption Duta Besar AS di PBB Nikki Haley memimpin pengkajian pemangkasan pendanaan terhadap PBB.

Amerika Serikat menghentikan bantuan pendanaan terhadap badan PBB untuk kependudukan yang mempromosikan Keluarga Berencana di 150 negara, yang dituding mendukung aborsi.

Departemen Luar Negeri AS menyebut, badan PBB itu, UNFPA, 'mendukung atau berpartisipasi dalam manajemen program aborsi dan sterilisasi paksa.'

Ini merupakan langkah pertama AS untuk memangkas sumbangan pendanaan terhadap PBB yang dijanjikan pemerintahan Donald Trump sejak kampanye presiden.

UNFPA menyebut sangat 'menyesalkan' keputusan itu, dan menyatakan mereka tak pernah melanggar hukum dengan program mereka.

Dana yang ditarik AS untuk tahun 2017, mencapai $32,5 juta (sekitar Rp400 miliar).

Tudingan 'keliru'

Awal tahun ini, Presiden Trump memulihkan larangan pendanaan terhadap organisasi internasional yang menyediakan layanan atau saran terkait aborsi dalam bentuk apa pun.

Dalam pernyataannya, Senin, Departemen Luar Negeri AS menyebut mereka mengacu pada arahan presiden dari bulan Januari lalu dan ketentuan yang disebut "Amandemen Kemp-Kasten."

"Keputusan ini dibuat berdasarkan fakta bahwa kebijakan keluarga berencana Cina masih melibatkan penggunaan aborsi dan sterilisasi paksa, dan banyak mitra UNFPA pada kegiatan keluarga berencana yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah Cina bertanggung jawab untuk kebijakan ini," kata Departemen Luar Negeri.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption UNFPA mempromosikan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana di 150 negara, termasuk Sierra Leone.

UNFPA menyebut tudingan tersebut 'keliru' dan bahwa yang mereka lakukan adalah mempromosikan hak-hak individu dan pasangan untuk membuat keputusan sendiri, bebas dari paksaan atau diskriminasi.

Dengan dana dukungan AS, disebutkan bahwa pada tahun lalu UNPFA mampu menyelamatkan ribuan jiwa perempuan yang terancam kematian saat kehamilan dan melahirkan, mencegah kehamilan tak diinginkan dan aborsi tidak aman.

Badan PBB untuk kependudukan ini sudah sejak lama jadi sasaran pemerintahan partai Republik yang konservatif. Presiden Ronald Reagan dan Presiden George Bush maupun George W. Bush menghentikan pendanaan kepada UNPF dengan alasan yang sama.

Dana yang dialokasikan bagi UNPFA di tahun fiskal 2017 akan 'dialihkan dan dirumuskan ulang bagi Global Health Programs" kata Deplu AS.

Berita terkait