Trump ucapkan selamat pada Erdogan terkait kemenangan di referendum

Turki, referendum, Erdogan, Ankara Hak atas foto AFP/OZAN KOSE
Image caption Pendukung kubu oposisi memprotes hasil referendum yang mendukung perluasan kekuasaan Presiden Erdogan.

Presiden AS Donald Trump telah mengucapkan selamat kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk kemenangannya dalam referendum hari Minggu yang memperluas kekuasaannya.

Dalam percakapan telepon, presiden AS juga berterima kasih kepada Erdogan untuk dukungannya pada serangan rudal Amerika di pangkalan udara pemerintah Suriah pada tanggal 7 April.

Hasil resmi referendum menunjukkan, 51,4% pemilih Turki mendukung perubahan konstitusi.

Erdogan menyangkal kritik dari pemantau internasional yang mengatakan bahwa dalam referendum itu ia diuntungkan oleh 'perlakuan yang tak setara.'

"Anda harus tahu di mana tempat Anda," katanya kepada para pemantau itu.

Kemenangan tipis itu disahkan oleh badan pemilihan Turki, meskipun oposisi menggugat dan menuding terjadinya berbagai penyimpangan.

Hak atas foto AFP
Image caption Sebuah kertas suara yang mendukung kubu Ya (Evet)

Dalam perkembangan terpisah, Turki memperpanjang keadaan darurat selama tiga bulan, yang seharusnya berakhir dalam dua hari, setelah sebelumnya ditetapkan menyusul kudeta yang gagal Juli lalu.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Gedung Putih mengatakan Presiden Trump dan sejawatnya Presiden Turki Erdogan dalam percakapan telepon itu membahas langkah Amerika dalam "melakukan tindakan terkait penggunaan senjata kimia oleh rezim Suriah" pada 4 April.

Dikatakan kedua pemimpin 'sepakat tentang pentingnya menuntut tanggung jawab Presiden Suriah Bashar al-Assad.'

Mereka juga membahas langkah-langkah untuk menumpas ISIS.

Hak atas foto Getty Images

Perubahan konstitusi itu:

  • Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019.
  • Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode.
  • Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk para menteri kabinet
  • Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden
  • Jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim, akan dihapus
  • Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu
  • Presiden akan menetapkan keadaan darurat atau tidak

Hubungan antara Washington dan Ankara belakangan menegang terkait beberapa isu kunci.

Salah satu keberatan utama Turki adalah kebijakan AS yang dimulai oleh pemerintahan Obama dalam mendukung pejuang Kurdi di Suriah yang melawan ISIS.

Hak atas foto Reuters
Image caption Presiden Erdogan membantah tudingan pengamat internasional bahwa referendum tak menyediakan ruang kampanye yang setara.

Turki memandang Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi Suriah adalah kelompok teror yang terkait dengan separatis Kurdi yang melancarkan pemberontakan di Turki sejak tahun 1984.

Kedua belah pihak juga berselisih soal Fethullah Gulen, ulama pelarian Turki yang oleh pemerintah Erdogan, dituding mendalangi kudeta yang gagal.

Secara resmi Washington bersikeras bahwa pemulangan Gullen ke Turki merupakan urusan peradilan, bukan urusan politik.

Berita terkait