Hamas upayakan 'citra lebih lunak' tapi tetap tak akui Israel

Hamas Hak atas foto AFP
Image caption Pejabat Hamas berkata dokumen baru ini tidak menggantikan anggaran dasar 1988 kelompok ini.

Kelompok militan Palestina Hamas telah menerbitkan sebuah dokumen kebijakan yang baru - yang pertama sejak didirikan.

Dokumen itu menyatakan untuk pertama kalinya kesediaan menerima sebuah negara Palestina sementara dengan perbatasan seperti sebelum 1967, tanpa mengakui Israel.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa perjuangan Hamas bukanlah melawan Yahudi namun melawan "Zionis yang menduduki wilayah mereka." Anggaran dasar Hamas pada 1988 ditentang karena menggunakan bahasa anti Yahudi.

Hal ini dilihat sebagai usaha Hamas yang kini menguasai Gaza, untuk melunakkan citra mereka.

"Dokumen ini memberikan kami kesempatan untuk terhubung dengan dunia luar," kata jubir Fawzi Barhoum.

"Kepada dunia, pesan kami adalah: Hamas tidak radikal. Kami adalah gerakan pragmatis dan beradab. Kami tidak membenci kaum Yahudi. Kami hanya melawan orang yang menduduki tanah kami dan membunuh orang-orang kami."

Hamas sebagai suatu kesatuan, atau juga sayap militernya, disebut sebagai kelompok teroris oleh Israel, AS, Uni Eropa, Inggris dan organisasi berpengaruh lainnya.

Seorang jubir untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, dengan ini Hamas 'berusaha membohongi dunia namun tidak akan berhasil.'

"Mereka membangun terowongan terror dan meluncurkan ribuan demi ribuan roket ke warga sipil Israel," tambah David Keyes. "Inilah Hamas sebenarnya."

Berbeda dengan anggaran dasar mereka, dokumen yang baru ini tidak menyebut organisasi induk Hamas, Ikhwanul Muslimin, sebuah pergerakan Islamis yang dilarang di Mesir karena dilihat sebagai kelompok teroris.

Para pengamat berkata keputusan itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar, termasuk Mesir dan negara-negara di Semenanjung Arab yang juga melarang Ikhwanul Muslimin.

Gaza telah berada di bawah blokade Israel dan Mesir selama satu dekade terakhir, yang dibuat untuk mencegah serangan militan dari dalam wilayah tersebut. Hasilnya, perekonomian menjadi lumpuh, dan banyak dari 1,9 juta penduduknya menderita.

Hubungan antara Hamas dan Mesir telah mulai membaik, dengan kunjungan wakil pemimpin Ismail Haniya ke Kairo awal tahun ini.

Hak atas foto EPA
Image caption Para pemimpin Hamas tampaknya ingin memperbaiki hubungan dengan Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

Selama bertahun-tahun Hamas dikritik akibat penggunaan bahasa di anggaran dasarnya, khususnya di pasal-pasal yang dicap anti-Semitik.

Anggaran dasar itu menyebut perlunya melawan "Yahudi yang memicu perang" dan mengutip sebuah hadis yang menyatakan "Hari kiamat tidak akan tiba sebelum orang Muslim melawan (membunuh) orang-orang Yahudi."

Anggaran dasar itu juga menuduh Yahudi 'mencaplok Palestina' dan menuduh orang Yahudi menguasai media dunia dan berada di balik Revolusi Prancis, perkumpulan-perkumpulan rahasia dan menguasai negara-negara imperialis.

Israel telah meduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah pada 1967. Mereka menarik pasukan serta warga sipil mereka keluar dari Gaza pada 2005, namun tetap menguasai udara, batas pertahanan utara dan timur serta laut yang mengelilinginya.

Dokumen yang baru, yang disebut Hamas tidak menggantikan anggaran dasar, menerima pendirian negara Palestina di dalam teritori yang dikuasai Israel pada 1967 sebagai suatu tahapan menuju 'pembebasan' semua wilayah historis Palestina di tepi barat Sungai Jordan.

Ini adalah pergeseran yang jelas di posisi Hamas, yang sebelumnya menolak kompromi terkait wilayah.

Meski begitu dokumen ini tidak berarti mengakui hak Israel sebagai negara ataupun tak lagi menganjurkan serangan terhadap Israel.

Pengumuman Hamas muncul saat Mahmoud Abbas, presiden Otorita Palestina di Tepi Barat, akan menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih akhir pekan ini.

Berita terkait