Larangan bersekolah bagi remaja hamil di Tanzania dikecam

John Magufuli Hak atas foto AFP
Image caption John Magufuli mengatakan bahwa para ibu muda akan terganggu konsentrasinya di kelas.

Presiden Tanzania John Magufuli telah dikecam karena berkomentar bahwa remaja yang melahirkan seharusnya tidak dibolehkan untuk kembali ke sekolah.

Sebuah petisi online muncul dan organisasi perempuan lintas Afrika tengah mengumpulkan dukungan untuk menuntut agar presiden meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

Magufuli mengingatkan para remaja perempuan dalam sebuah acara pada Senin bahwa, "Setelah hamil, kamu sudah selesai."

Undang-undang yang disahkan pada 2002 membolehkan remaja perempuan yang hamil untuk dikeluarkan dari sekolah.

Aturan tersebut menyatakan bahwa remaja perempuan yang hamil bisa dikeluarkan dari sekolah karena "pelanggaran terhadap moralitas" dan "ikatan pernikahan".

Kelompok hak perempuan telah menuntut pemerintah untuk mengubah aturan tersebut.

Magufuli, yang berbicara di sebuah acara di kota Chalinze, sekitar 100km barat Dar es Salaam, mengatakan bahwa para ibu muda akan terganggu perhatiannya jika mereka diizinkan kembali bersekolah:

"Setelah menghitung matematika, dia akan meminta pada gurunya di kelas: 'Izinkan saya keluar dan menyusui bayi saya yang menangis'."

Menurutnya, pria yang menghamili remaja perempuan harus dipenjara selama 30 tahun dan "menggunakan energi yang mereka gunakan untuk menghamili si perempuan untuk bertani saat di penjara".

Presiden Magufuli juga mengecam organisasi hak asasi yang menuntut pemerintah mencabut aturan tersebut, "LSM ini harusnya membuka sekolah untuk orangtua. Tapi mereka tidak bisa memaksa pemerintah (untuk menerima lagi siswa). Saya memberi pendidikan gratis untuk siswa yang telah memutuskan untuk belajar, dan sekarang Anda mau saya mendidik orangtua?"

Wartawan BBC Sammy Awami di Tanzania melaporkan bahwa kerumunan yang datang di acara tersebut menyambut meriah komentar presiden.

Sedikitnya ada 8.000 remaja Tanzania yang keluar dari sekolah setiap tahunnya akibat kehamilan, menurut laporan Human Rights Watch.

'Pengkhianatan'

Petisi online itu menyatakan bahwa dukungan presiden terhadap aturan yang membolehkan remaja hamil dikeluarkan dari sekolah akan mengakhiri pendidikan bagi banyak remaja perempuan dan "mendorong diskriminasi lanjutan".

Mereka meminta agar remaja perempuan dilindungi dari kehamilan dini di sekolah.

Jaringan Komunikasi dan Pembangunan Perempuan Afrika, Femnet sudah menyatakan kegeramannya.

"Dengan semua yang sudah kami lakukan untuk mendorong emansipasi anak perempuan Afrika dari belenggu diskriminasi dan kekerasan, seorang presiden yang berkausa akan "mengorbankan lagi" dan memperlakukan situasi mereka seperti penyakit menular, di mana perempuan lain harus dilindungi agar tidak tertular," kata ketuanya, Dinah Musindarwezo.

Penasihat hukum Kavinya Makau menyebut pernyataan Magafuli sebagai "pengkhianatan tertinggi".

Namun dua minggu lalu, Wakil Presiden Tanzania Samia Suluhu mengatakan agar para ibu muda diizinkan kembali bersekolah karena hak mereka atas pendidikan tidak boleh dihambat.

Topik terkait

Berita terkait