Menengok fakta-fakta di wilayah konflik Rakhine, Myanmar

Diskusi Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Diskusi masalah sosial dan politik Rakhine dihadiri oleh warga Buddha yang menyebut Rohingya sebagai orang Bengali atau orang Muslim.

Etnik mayoritas Rakhine, yang beragama Buddha, dan kelompok Muslim Rohingya tidak hidup berdampingan sejak kerusuhan komunal besar di negara bagian Rakhine, Myanmar, pada 2012.

Total penduduk negara bagian Rakhine berdasarkan sensus 2014 tercatat 3,100.000 lebih, sebagian besar adalah suku Rakhine yang mayoritas adalah pemeluk Buddha 96,2% , penduduk yang beragama Kristen 1,8 dan 1,4% Muslim tetapi tidak mencakup Rohingya. Rohingya tidak turut disensus karena dianggap bukan warga negara.

Mayoritas kelompok Rohingya di Myanmar tinggal di negara bagian ini. Jumlah warga Rohingya di Rakhine diperkirakan sekitar satu juta jiwa. Adapun ratusan ribu lainnya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, dan negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Indonesia.

Berikut beberapa fakta tentang negara bagian yang mengalami ketegangan sektarian itu.

Mengapa Rohingya tak diakui sebagai warga negara?

Kalangan sejarawan bersilang pendapat apakah Rohingya memang sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Seorang Rohingnya membaca ayat suci Alquran di masjid di lingkungannya tinggalnya di Hla Ma Chay, pinggiran kota Sittwe.

Narasi resmi yang digunakan Myanmar adalah bahwa Rohingya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh yang sebelumnya dibawa oleh penjajah Inggris ke Myanmar- ketika itu disebut Burma - untuk bekerja di ladang. Mereka pada umumnya tinggal di Rakhine.

Rohingya sendiri meyakini mereka adalah penduduk asli Rakhine yang semestinya diperlakukan sama dengan etnik mayoritas Rakhine.

"Kami adalah warga negara ini, nenek moyang kami sudah hidup turun temurun di sini," kata Umar Faruk, seorang aktivis Rohingya di Rakhine.

Karena tidak masuk dalam daftar 135 etnik yang diakui sah sebagai warga negara Myanmar berdasarkan undang-undang 1982, Rohingya tak mendapat akses leluasa, misalnya ke layanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sittwe sebelum kerusuhan 2012 merupakan kota tempat berbagai suku, termasuk Rohingya, hidup berdampingan. Kini kota itu didominasi oleh etnik Rakhine, termasuk dalam roda perekonomian.

Jika ingin menjadi warga negara, mereka harus mengikuti proses naturalisasi dengan bukti-bukti dokumen panjang bahwa mereka sudah menetap di Myanmar, tetapi selama ini akses mereka untuk memperoleh dokumen dibatasi. Lagipula, mereka tidak boleh mengklaim diri sebagai Rohingya, Artinya, mereka harus menanggalkan atribut itu sama sekali.

Diklaim bukan minoritas

Kelompok Rohingya diperkirakan berjumlah sekitar satu juta jiwa yang tersisa di Rakhine. Selain Rohingya, ada etnik Kaman yang beragama Islam di Rakhine dan diakui sebagai warga negara Myanmar. Jumlah mereka ditaksir puluhan ribu orang.

Fakta itu dan juga kenyataan bahwa ada beberapa suku yang jumlah anggotanya hanya beberapa ratus saja, menurut anggota parlemen dari Rakhine, U Bha Shein, maka Rohingya -atau ia menjulukinya orang Bengali atau Muslim- di Rakhine dan bahkan di Myanmar tak bisa disebut kelompok minoritas.

"Sebagian kalangan menyebut orang-orang Bengali ini minoritas. Itu anggapan yang sangat salah. Coba lihat jumlah penduduk Bangladesh ketika baru saja merdeka. Sekarang penduduk Bangladesh 200 juta jiwa.

"Sekarang terdapat satu juta orang Bengali dari Bangladesh di negara kami dan jumlah itu menakutkan. Peningkatan jumlah penduduk di Bangladesh dan pertambahan penduduk di kalangan orang Bengali di Rakhine terkait, "jelasnya kepada BBC Indonesia.

Sejak kekerasan komunal antara komunitas Buddha dan Muslim pada 2012, kaum nasionalis Buddha mengklaim terjadi 'peningkatan penduduk Muslim karena angka kelahiran tinggi' sehingga mereka perlu 'melindungi' ras dan agama mereka sebagai identitas Myanmar.

Tak lagi hidup berdampingan

Komunitas Buddha dan komunitas Muslim yang sebelumnya hidup berdampingan, sejak kerusuhan komunal pada 2012 yang menyebabkan sekitar 200 orang dari kedua kubu meninggal dunia dan ribuan rumah dibakar - sebagian besar hak milik orang Rohingya - hidup mereka dipisahkan.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Di tataran pasar pun, ada pasar khusus untuk komunitas Rohingya dengan konsumen dan pembeli Rohingnya.
Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Bangunan masjid kuno di Sittwe dipaksa tutup untuk mencegah amuk massa Buddha ekstrem yang tak menginginkan masjid beroperasi.

Orang-orang Rohingya dan sebagian anggota suku Kaman dipaksa masuk ke kamp-kamp pengungsian di Rakhine. Di permukiman khusus tersebut, mereka tidak bebas untuk keluar dan harus mengurus izin khusus jika ada kepentingan mendesak.

Otorita setempat mengatakan penempatan orang Rohingya di permukiman khusus ditempuh demi keselamatan mereka untuk mencegah bentrokan dengan komunitas Buddha. Akan tetapi, Rohingya menyatakan ingin kembali ke tanah yang semula menjadi kampung halamannya

Kubu nasionalis Buddha menuding Rohingya 'mencaplok tanah hak milik warga asli Rakhine'.

Sebagian wilayah tertutup

Begitu mendarat di Bandara Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, pemegang paspor asing harus melapor ke bagian imigrasi untuk mendaftarkan diri sebagai pengunjung dan sekaligus mendapat 'peringatan' tentang daerah-daerah yang dilarang dan yang boleh dikunjungi.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Dua petugas imigrasi mendata warga negara asing yang masuk ke Rakhine lewat Bandara Sittwe.

Meskipun operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca penembakan pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, pada Oktober 2016 dinyatakan berakhir pada Februari 2017, sebagian wilayah di negara bagian Rakhine masih dinyatakan tertutup bagi umum. Sembilan petugas tewas dalam serangan yang diyakini dilakukan oleh para pemuda Rohingya bersenjata tajam.

Wilayah yang tertutup meliputi Rakhine utara, termasuk Maungdaw dan sekitarnya. Maungdaw adalah kota di wilayah Myanmar yang terdekat dengan perbatasan Myanmar-Bangladesh

Para pekerja bantuan sosial dan wartawan yang hendak mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya harus mengurus izin masuk.

Laporan ini merupakan bagian dari seri khusus pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Anda bisa memberikan komentar atas berita ini di Facebook BBC Indonesia.

Topik terkait

Berita terkait