Puluhan wartawan Turki masuk daftar pencarian terkait percobaan kudeta

Protes di Turki Hak atas foto ERDEM SAHIN/EPA
Image caption Sekelompok orang menggelar protes di depan pengadilan Istanbul bertepatan dengan sidang wartawan surat kabar Cumhuriyet Juli lalu.

Pihak berwenang Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 35 wartawan dan karyawan perusahaan media atas tuduhan terorisme terkait dengan upaya kudeta tahun 2016.

Mereka dituduh menggunakan aplikasi pesan terenkripsi, Bylock, yang digunakan oleh kalangan pendukung ulama asal Turki yang kini tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen. Ulama itu dituduh menjadi dalang upaya perebutan kekuasaan di Turki pada 15 Juli 2016, namun Gulen selalu membantah tegas tudingan tersebut.

Disebutkan mereka turut menggunakan aplikasi itu untuk bertukar pesan menjelang pelaksaan perebutan kekuasaan yang menyebabkan setidaknya 260 orang meninggal dunia.

Hak atas foto BULENT KILIC/AFP
Image caption Gelombang penangkapan terhadap wartawan dilakukan menyusul kudeta yang gagal pada 2016.

Sembilan dari 35 wartawan yang masuk ke dalam daftar pencarian itu sudah ditangkap, termasuk Ahmet Sagirli, redaktur surat kabar oposisi Birgun, Burak Ekici. Sagirli bahkan mengabarkan penangkapannya lewat Twitter.

Operasi pembersihan

Sejauh ini 3.000 wartawan Turki telah kehilangan pekerjaan mereka sejak kudeta yang gagal. Menurut sejumlah aktivis kebebesan pers, pihak berwenang negara itu memeranjakan lebih dari 150 wartawan, jumlah terbesar di dunia. Akan tetapi, pemerintah menafikkan jumlah yang disebut para aktivis.

Hak atas foto Reuters
Image caption Presiden Erdogan menyerukan agar orang-orang yang terlibat dalam percobaan kudeta dihukum mati.

Penangkapan para wartawan terbaru ini merupakan bagian dari upaya operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan kudeta yang gagal.

Sejak peristiwa itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki harus membasmi "para pengikut Gulen" sampai ke akar-akarnya.

Lebih dari 50.000 orang telah ditahan sejauh ini dan 150.000 pegawai negeri sipil diberhentikan dalam operasi pembersihan. Presiden Erdogan menyatakan bahwa ia mendukung hukuman mati bagi orang-orang yang berkomplot melakukan kudeta dan mengatakan mereka harus berseragam ketika dihadirkan di pengadilan.

Turki mendapat kecaman pedas dari dunia internasional atas kebijakannya yang keras yang diberlakukan di bawah undang-undang keadaan darurat yang diberlakukan sampai sekarang.

Topik terkait

Berita terkait