Rudal Korea Utara di udara Jepang: Apa yang bisa dilakukan dunia luar?

korea utara Hak atas foto Reuters
Image caption Korea Utara menggencarkan uji coba rudal dalam beberapa bulan terakhir. Pada 7 Maret lalu, Pyongyang melancarkan uji coba empat rudal sekaligus.

Macam-macam julukan bagi Korea Utara: 'Negara brengsek,' 'bangsa yang sangat mengancam,' 'pariah bangsa-bangsa,' dan banyak lagi tapi susah menemukan yang bernada memuji.

Sejak sangat lama, hingga kini di bawah Km Jong-un, pemerintah Korut dituduh menindas warganya secara brutal sembari dengan tanpa kenal ampun memburu pengembangan senjata nuklir.

Tahun lalu mereka melakukan uji coba nuklir kelima, meluncurkan sejumlah rudal dan - diyakini banyak pihak - membunuh saudara tiri pemimpinnya dengan menggunakan senjata kimia di Malaysia, melibatkan antara lain seorang perempuan Indonesia.

Beberapa waktu lalu mereka melakukan pengujian pertama terhadap apa yang diklaim sebagai rudal balistik antar benua, sebuah langkah yang - jika dikukuhkan- meningkatkan ancaman terhadap musuh-musuhnya dan meningkatkan ketegangan internasional.

Dan baru saja mereka meluncurkan rudal yang, berbeda dengan biasanya, melintasi wilayah udara Jepang.

Tapi mengapa Korea Utara menjadi masalah dunia begitu rupa- dan mengapa tidak kunjung ditemukan solusinya?

Sejarah keterpecahan

AS dan Soviet membagi Korea menjadi dua pada akhir Perang Dunia Kedua. Pembicaraan reunifikasi gagal dan pada tahun 1948 muncul dua pemerintahan yang berbeda. Perang Korea 1950-1953 memperparah perpecahan.

Pemimpin pertama Korea Utara adalah Kim Il-sung, seorang komunis yang meletakkan dasar sebuah negara satu partai. Ia adalah kakek pemimpin saat ini, Kim Jong-un.

Korut masih mrupakan salah satu negara termiskin di dunia. Perekonomiannya dikendalikan secara terpusat, warganya tidak memiliki akses ke media luar dan, kecuali sejumlah orang, tidak ada kebebasan untuk ke luar negeri.

Yang paling mencemaskan, Korea Utara telah melakukan lima uji coba rudal nuklir dan berbagai uji coba yang menunjukkan kemajuan mereka untuk makin dekat pada tujuan utama untuk membangun rudal nuklir.

Apa yang terjadi dengan perundingan?

Sudah terjadi berbagai perundingan, terdiri dari beberapa putaran. Yang terbaru, melibatkan Cina, Korea Selatan, Jepang, Rusia dan AS, awalnya tampak menjanjikan.

Pyongyang awalnya setuju untuk menghentikan program nuklirnya sebagai imbalan atas konsesi bantuan dan politik. Kesepakatan itu mencakup diledakkannya menara pendingin di fasilitas produksi plutonium di Yongbyon.

Hak atas foto Reuters
Image caption Kim Jong-un (tengah) bersama para bawahannya menyaksikan uji coba rudal dalam foto yang dirilis pada 7 Maret 2017 lalu.

Tapi kemudian terjadi berbagai hal yang menggoyahkan kesepakatan itu. AS mengatakan Korea Utara tidak mengungkapkan seluruh program nuklirnya. Pyongyang membantahnya, namun kemudian melakukan uji coba nuklir. Jadi, sejak 2009, belum ada lagi diskusi yang berarti.

John Nilsson-Wright, peneliti senior untuk Asia Timur Laut di Chatham House, mengatakan bahwa Korea Utara, dilihat dari berbagai provokasi baru-baru ini, saat ini tidak tertarik untuk melakukan prundingan.

"Ini karena Kim Jong-un bertekad untuk terus melakukan modernisasi militer, jadi secara rasional ia berkepentingan untuk menunda (perundingan)."

Tapi tekanan ekonomi bisa berhasil, kan?

PBB dan sejumlah negara telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara, menyasar program senjata dan kemampuan finansial mereka di luar negeri.

Sementara bantuan pangan ke Korea Utara - yang mengandalkan sumbangan internasional untuk memberi makan rakyatnya - sudah menurun beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ketegangan.

Namun langkah-langkah itu tohtidak bisa menghambat kemampuan Korea Utara terkait kemajuan kemampuan persenjataan militer mereka.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Peluncuran rudal terbaru ini menimbulkan kemarahan pemerintah Jepang.

Cina dipandang sebagai negara yang paling mampu memaksakan sanksi ekonomi ke Korea Utara yang berdampak langsung. Para ahli menganggap, menjatuhkan saksi pada pihak-pihak perantara yang membuat ekonomi Korea Utara bisa bertahan- seperti bank-bank Cina - akan memberi dampak nyata, karena akan berbuntut pada saksi terkait impor minyak Pyongyang dari Cina.

Sebuah laporan Reuters akhir Juni lalu, dengan mengutip sumber yang dirahasiakan, mengatakan bahwa prusahaan raksasa minyak negara Cina menghentikan ekspor ke Pyongyang, meskipun ia mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut bersifat komersial dna bukan politis.

AS, sementara itu, telah menjatuhkan sanksi pada sejumlah perusahaan Cina, setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi pada sebuah bank Cina yang dituduh melakukan pencucian uang Korea Utara.

Tapi masalah utamanya adalah Cina tidak ingin mengambil langkah yang akan mengganggu kestabilan pemerintah di Korea Utara dan berpotensi menimbulkan kekacauan di perbatasannya.

Jadi, John Nilsson-Wright mengatakan, China berusaha untuk memainkan peran sebagai broker yang baik, melobi AS untuk berbicara dengan Pyongyang. Namun AS, Jepang dan Korea Selatan menegaskan bahwa Korea Utara harus menunjukkan kesediaan nyata untuk berkompromi jika perundingan menjadi pilihan.

Hak atas foto AFP
Image caption Ekspor batu bara Korea Utara dikenai sanksi - namun tak ada tanda-tanda bahwa pemrntah akan ambruk.

Apakah ada pilihan militer?

Bukan pilihan yang bagus. Secara umum tindakan militer terhadap Korea Utara diyakini akan menyebabkan korban militer dan sipil yang sangat besar.

Menemukan dan memusnahkan cadangan nuklir Korea Utara akan sulit - para ahli menduga aset mereka ditanam jauh di bawah tanah. Apalagi Korea Utara memiliki persenjataan berat, dengan berbagai rudal yang bisa menjangkau Seoul (dan sekitarnya), juga memiliki senjata kimia dan biologi, serta tentara berkekuatan sekitar satu juta orang.

"Risikonya adalah memprovokasi serangan balasan yang akan terlalu mahal risikonya bagi Korea Selatan," kata Dr Nilsson-Wright.

Bagaimana dengan pembunuhan politik?

Hak atas foto AFP

Di masa lalu Korea Selatan telah berbicara terang-terangan tentang strategi 'pemenggalan' - suatu serangan yang tertuju pada upaya menyingkirkan Kim Jong-un dan kepemimpinannya.

Langkah ini bisa menjadi taktik untuk mencegah Korea Utara melakukan provokasi lebih lanjut atau memaksanya kembali ke meja perundingan, kata Dr Nilsson-Wright. Ada aggapan kuat di Seoul, katanya, bahwa satu-satunya cara agar Korea Utara kembali ke meja perundingan adalah membuat pemerintah Kim Jong-un merasa sangat tidak aman sehingga merasa tidak memiliki pilihan lain.

Muncul juga pertanyaan besar seputar siapa yang mungkin mengisi kekosongan jika 'pemenggalan' itu benar-benar dilangsungkan. Kaum elite memiliki kepentingan pribadi terkait kelangsungan pemerintahan Kim dan tidak ada oposisi politik.

Hak atas foto AFP
Image caption Pos militer di perbatasan Korea Selatan (bawah) dan Korea Utara (atas). Kedua negara memiliki persenjataan yang beragam.

Mungkinkah 'membuka' Korut secara bertahap?

Banyak orang yang sempat menganggap bahwa cara untuk membawa Korea Utara ke dalam ergaulan masyarakat internasional adalah membantu membuka negeri itu secara bertahap, melalui reformasi kecil di bidang ekonomi, dengan menggunakan model transformasi Cina pasca kematian Mao Zedong

Ada tanda-tanda bahwa Kim Jong-il - mendiang ayah dari pemimpin sekarang- bisa tertarik pada pendekatan ini, saat ia melakukan sejumlah perjalanan ke zona industri Cina. Masalahnya, pendukung utama pendekatan ini adalah Chang Song-thaek, paman Kim Jong-un, yang pada Desember 2013, dituding sebagai pengkhianat yang berencana kudeta dan kemudian dieksekusi atas perintah Kim Jong-un

Kim Jong-un belum pernah mengunjungi Cina - dia bahkan belum pernah mengunjungi negara asing mana pun sejak menjadi pemimpin Korut tahun 2011. Dan kendati ia berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, program militer tampaknya merupakan prioritasnya.

Mungkinkah muncul oposisi yang kredibel?

Sangat tidak mungkin. Korea Utara merupakan negeri satu partai dengan kekuasaan mutlak. Warga didorong untuk memuja dinasti Kim, yang dicitrakan sebagai satu-satunya institusi yang membuat mereka aman dari agresi luar.

Tidak ada media independen. Semua stasiun televisi, radio dan surat kabar dikendalikan negara dan Korea Utara menciptakan pula sstem internetnya sendiri sehingga warga tidak memiliki akses siber ke dunia luar.

Hak atas foto AFP
Image caption Negara mengontrol apa yang bisa disaksikan dan didengar rakyat Korea Utara.

Memang ada arus informasi yang terbatas di sekitar perbatasan Cina, antara lain keping-keping DVD yang diselundupkan. Namun secara umum Korea Utara mengawasi dan mengatur warganya secara sangat ketat.

Pemerintah memiliki informan di mana saja untuk mencari tanda-tanda perbedaan pendapat, dengan acaman hukuman sangat berat. Pelanggar (dan terkadang beserta seluruh keluarga mereka) bisa dikirim ke kamp kerja paksa, dan banyak orang mati di sana.

Jadi apa pilihan terbaik?

Perlu adanya paduan antara tekanan dan dialog, kata Dr Nilsson-Wright.

Tekanan, menurutnya, dapat melibatkan berbagai kombinasi sanksi, menetapkan lagi Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme (setelah dihapus dari daftar itu pada tahun 2008), dan bekerja kerja sama secara erat dengan Cina untuk memberikan saksi yang brdampak nyata terhadap Korut.

Insentif yang mungkin ditawarkan antara lain pengakuan diplomatik formal oleh AS atau perjanjian damai (kedua Korea masih dalam status perang hingga sekarang).

Hak atas foto Getty Images
Image caption Rudal Scud-B Korea Utara yang dipamerkan di Museum Perang Korea di Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Kunci pendekatan ini adalah koordinasi antara AS, Cina, Korea Selatan dan Jepang. Tapi ada masalah. Setelah sempat tampak hangat, hubungan antara pemerintahan Trump dan Beijing nampaknya mendingin. Bulan uni lalu Presiden Donald Trump mencit bahwa pendekatan Cina ke Korea Utara 'tidak membuahkan hasil.'

Hubungan antara Jepang, dengan Korea Selatan dan Cina tetap rapuh terkait isu-isu sejarah. Beijing juga menentang keras pemasagan sistem pertahanan rudal Thaad di Korea Selatan.

Di Seoul, presiden baru berhaluan liberal Moon Jae-in harus menempuh garis keras untuk menyeimbangkan kepentingan para pemilihnya, sekutu militer terbesar dan negara tetangga yang kuat. Jadi ada berbagai kepeningan yang bisa dieksploitasi.

"Itulah sebabnya, Korea Utara mendorongnya sekarang - mereka tahu bahwa ada jendela yang bisa dimanfaatkan," kata Dr Nilsson-Wright.

Topik terkait

Berita terkait