Presiden Erdogan ingin kedutaan besar untuk Palestina di Yerusalem Timur

Turki, Istanbul, Palestina Hak atas foto EPA
Image caption Saat ini Turki -seperti negara-negara lain- memiliki kedutaan besar di Tel Aviv dan konsuler di Yerusalem.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengungkapkan keinginan Turki akan segera bisa membuka Kedutaan Besar untuk negara Palestina di Yerusalem Timur.

Dalam pidatonya di depan anggota partai berkuasa, Partai AK -Minggu (17/12)- dia kembali mengecam Presiden Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pekan lalu, Turki menjadi tuan rumah KTT luar biasa Organisasi Konferensi Islam, OKI, untuk menanggapi keputusan Trump tersebut.

Para pemimpin Islam di KTT yang digelar di Istanbul tersebut mendesak dunia agar mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

"Karena berada di bawah pendudukan, kita tidak bisa pergi ke sana dan membuat kedutaan. Namun Insya Allah hari-hari itu semakin dekat dan... kita secara resmi akan membuka kedutaan di sana," katanya tanpa memberi kerangka waktu.

Turki memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan -sama seperti negara-negara lainnya- memiliki kedutaan besar di Tel Aviv.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Unjuk rasa berlangsung di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, menentang keputusan Presiden Trump terkait Yerusalem.

Di Yerusalem, pemerintah Ankara memiliki kantor konsuler, sama seperti Amerika Serikat sebelum Presiden Trump menetapkan kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota Israel.

Saat mengungkapkan keinginan untuk membuka kedutaan di Yerusalem, Erdogan juga mengatakan bahwa Yahudi tidak punya hak untuk 'Yerusalem yang pantas, yang merupakan ibu kota Muslim'.

Hak atas foto AFP
Image caption Presiden Erdogan tidak menjelaskan kerangka waktu untuk keinginannya membuat kedutaan besar di Yerusalem bagi negara Palestina.

Di Yerusalem Timur terdapat tempat suci bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Berdasarkan kesepakatan Oslo 1993 maka keputusan atas Yerusalem akan ditetapkan di kemudian hari pada tahap akhir perundingan damai Israel-Palestina.

Keputusan Trump dianggap berbagai pihak menghambat perundingan damai tersebut dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, sudah menyerukan agar Amerika Serikat tidak diberi peran lagi dalam proses perundingan.

Presiden Erdogan menyambut baik seruan dari KTT OKI pada Rabu (13/12) lalu -yang dihadiri Presiden Joko Widodo- yang menurutnya memperlihatkan 'dunia kesatuan suara'.

Bagaimanapun pertemuan itu dinilai kurang bermakna karena tidak dihadiri oleh pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, yang merupakan kekuatan penting di Timur Tengah dan juga sekutu Amerika Serikat.

Keputusan Trump menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel memicu unjuk rasa di sejumlah negara, termasuk di Indonesia pada Minggu (17/12) yang dihadiri oleh pejebat pemerintah -seperti Gubernur Jakarta, Anies Baswedan- dan anggota DPR.

Berita terkait