Perempuan Turki gugat hak bekerja sebagaimana dinikmati oleh kaum laki-laki

Perempuan Turki
Image caption Resuloglu dan kawan-kawannya bertemu setiap bulan.

Sajian teh panas mengiringi hidangan Turki klasik berupa daun anggur gulung, kue pie keju dan salad bulgur.

Bagi Emel Resuloglu dan teman-temannya kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap bulan.

Perempuan duduk di kursi makan atau istilah setempatnya "gun", ketika salah satu di antara mereka mempunyai sedikit rezeki atau uang logam emas.

Turki menjunjung tinggi tradisinya.

Namun ada hal yang dirasakan oleh sebagian kalangan yang menghambat laju perkembagan negeri ini dari sisi sosial dan ekonomi, bahwa perempuan tidak bekerja, hanya ditempatkan sebagai ibu rumah tangga.

"Saya mendapat tawaran kuliah di universitas tetapi ayah saya tidak menginginkan saya kuliah," kata Resuloglu. Sementara itu mengatakan hal tersebut, hidangan di meja ditambah dengan kue yang baru saja matang.

"Jadi saya tidak bekerja. Saya menikah dan memiliki anak pada usia 21 tahun dan menyesal tidak jadi kuliah.

"Sebagian perempuan tidak mendapat pekerjaan dan sebagian lainnya menikah awal. Ini adalah mentalitas kuno."

Perempuan 'tak sempurna'

Hanya 34% penduduk perempuan di Turki bekerja, persentase terendah di antara 35 negara-negara industri maju yang tergabung dalam kelompok Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD).

Hak atas foto AFP
Image caption Resuloglu mengaku menyesal tidak berkuliah padahal saat itu ia mendapatkan tawaran dari universitas.

Jika dirata-rata, jumlah perempuan di negara-negara OECD yang bekerja mencapai 63%.

Pihak-pihak yang menentang Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan retorikanya memperburuk keadaan di negara itu. Dalam suatu acara dua tahun lalu, Erdogan menyebut perempuan yang tidak mempunyai anak sebagai orang yang "tidak sempurna".

Sebelumnya, Presiden Erdogan menyerukan kepada perempuan untuk mempunyai setidaknya tiga anak. Ia juga menyebut program keluarga berencana sebagai "pengkhianatan".

Turki kini berada di urutan 130 dari 144 dalam indeks ketimpangan gender versi Forum Ekonomi Dunia. Indeks ini disusun berdasarkan akses layanan kesehatan, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik.

Kendati demikian, menurut Ravza Kavakci Kan, anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, pemerintah sudah membebaskan perempuan konservatif dengan mencabut larangan pemakaian hijab di lembaga-lembaga resmi yang sebelumnya diterapkan dalam jangka waktu lama.

"Langkah ini memungkinkan perempuan yang memilih mengenakan hijab untuk bergabung ke dalam angkatan kerja dan mengejar pendidikan," katanya.

"Tetapi kebijakan ini memerlukan waktu di tingkat implementasi."

Dua menteri perempuan saja

Image caption Ravza Kavakci Kan mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Turki.

Bagaimanapun, apakah sah-sah saja bagi presiden untuk mengatakan kepada perempuan berapa jumlah anak yang seharusnya mereka punyai atau mengkritik mereka yang memilih untuk tidak mempunyai anak?

"Sebagai seorang presiden, ia melihat masa depan masyarakat kami," jelas Ravza Kavakci Kan.

"Turki mengalami kondisi penduduk yang menua dan kami memerlukan lebih banyak penduduk muda, jadi pertimbangannya semata-mata demografi."

Hanya ada dua perempuan yang duduk di kabinet Turki, salah satunya adalah menteri urusan keluarga.

"Kondisi kami lebih baik dibanding sebelumnya tetapi masih banyak hal yang perlu dibenahi, sama seperti di banyak negara." Demikian pengakuan Kavakci Kan.

Dampak ekonomi dari ketimpangan gender ini tidak jelas.

Penelitian yang diadakan oleh perusahan konsultan McKinsey menemukan bahwa jika partisipasi perempuan di angkatan kerja Turki meningkat setaraf dengan rata-rata OECD, maka langkah itu dapat mendongkrak produksi ekonomi sebesar 20% sebelum tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Eropa untuk Pembangunan dan Rekonstruksi menyediakan dukungan finansial kepada 15.000 pengusaha perempuan di Turki.

Salah seorang di antara mereka adalah Aynur Gumussoy dari kota Kizilcahamam, di jantung kawasan Anatolia yang konservatif.

Dua puluh tahun lalu, ia mengubah nasib dari seorang penjual makanan di pinggir jalan menjadi seorang pemilik kedai yang menjual kue, makanan setempat dan sajian makan pagi. Kafe seperti ini biasanya menjadi wilayah usaha kaum laki-laki saja di Turki.

Tempat pemanggangan rotinya menghasilkan bazlama, roti bundar khas setempat. Dan makanan jadi setempat meliputi aneka selai manis, zaitun masak dan keju-keju yang kaya dengan krem.

"Ketika saya memulai, saya mengalami kesulitan," ungkapnya.

"Orang-orang mengejek perempuan yang bekerja, mereka merasa kasihan kepada saya. Bahkan orang tua saya hampir malu. Tetapi saya sekarang menjadi contoh bagi orang-orang lain," tambahnya sambil menunjuk ke arah toko-toko di kota itu yang kini dimiliki oleh perempuan.

"Pesan saya kepada perempuan adalah beranilah dan melihat ke masa depan," tegasnya sambil tertawa. "Jika saya kehilangan kepercayaan, saya tidak akan berada di sini sekarang."

Namun di Turki, Aynur Gumussoy adalah pengecualian.

Tren umum yang berlaku condong ke arah masyarakat yang patriarkis, nilai-nilai konservatif dan agama semakin dominan. Dan budaya tunduk kaum perempuan di sini sejalan dengan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga.

Image caption Aksi menuntut kesetaraan gender di Turki digelar di Istanbul.

Sekitar 40% perempuan Turki mengalami pelecehan fisik. Sekitar 300 hingga 400 orang meninggal dunia setiap tahun karena kekerasan fisik.

Statistik resmi menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan meningkat 1.400% antara tahun 2003 dan 2010. Menurut pemerintah, peningkatan angka itu terjadi karena perempuan didorong untuk melaporkan kasus yang dialami.

Pada suatu malam yang dingin di Istanbul, sekitar 200 pemrotes dari kelompok yang menyuarakan isu-isu perempuan berpawai di kawasan yang pada umumnya sekuler di Besiktas. Mereka mengusung spanduk dan meneriakkan yel-yel persamaan jenis kelamin.

Seorang aktivis, Feride Eralp, berpendapat mengungkung perempuan di rumah merupakan faktor utama di balik peningkatan kekerasan dalam rumah tangga.

"Fakta bahwa perempuan tidak mempunyai kebebasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama mengapa mereka tidak bisa melarikan diri dari kekerasan dalam hidup mereka," jelasnya.

"Mereka dipaksa mempertahankan hubungan dengan pasangan yang kasar karena mereka tergantung kepada para laki-laki itu.

"Mentalitas harus berubah di ini. Dari atas ke bawah, ada pandangan bahwa perempuan secara alami tidak sejajar dengan pria dan tempat perempuan hanya mengurus keluarga. Mereka diharapkan hanya menjadi istri dan anak perempuan."

Ketika para pemrotes masuk ke lorong-lorong di Besiktas, mereka diperintahkan untuk menghentikan aksinya oleh sekelompok polisi. Mereka menolak dan melanjutkan aksi ke jantung di lingkungan itu, pasar ikan.

Suara mereka berisi penentangan, berupa seruan bagi perempuan untuk bekerja dan melawan dominasi kaum laki-laki. Namun dalam masyarakat Turki yang sekarang terpolarisasi, suara mereka semakin terbenam.

Topik terkait

Berita terkait