Mengapa lima dari tujuh eks presiden Korea Selatan terjerat korupsi?

Lee Myung-bak Hak atas foto Reuters
Image caption Lee Myung-bak menambah panjang mantan presiden Korea Selatan yang tersandung kasus korupsi.

Mantan presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, telah ditahan setelah diduga menerima suap, menggelapkan uang, menghindari pajak, dan menyalahgunakan kekuasaan.

Aparat penegak hukum di Korea Selatan mengatakan suap yang diduga ia terima mencapai 11 miliar won atau sekitar Rp137 miliar.

Kejaksaan mengatakan Lee Myung-bak -yang berkuasa pada 2008-2013, perlu ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti.

Jaksa secara spesifik mengatakan Lee Myung-bak antara lain diduga mengeluarkan pengampunan bagi petinggi kelompok usaha Samsung, Lee Kun-hee, dengan imbalan uang.

Lee Kun-hee oleh pengadilan dinyatakan bersalah menghindari pajak dan dijatuhi hukuman percobaan. Tuduhan itu dibantah keras Lee Myung-bak dan mengatakan kasusnya 'dilatari motif politik'.

Bagi publik Korea Selatan, penahanan terhadap Lee Myung-bak mungkin tidak lagi mengejutkan karena dari para mantan presiden sejak era 1980-an, hampir semuanya dinyatakan bersalah melakukan korupsi atau diselidiki dalam kasus korupsi.

Dari tujuh mantan presiden, hanya dua yang benar-benar bersih, dalam arti tidak ada penyelidikan korupsi terhadap mereka.

Mengapa mereka tersandung korupsi?

Editor BBC Korea, Kevin Kim, mengatakan pemusatan kekuasaan yang begitu besar di tangan presiden 'membuka lebar-lebar bagi presiden untuk korupsi' karena berhak membuat undang-undang, memveto undang-undang, dan mengangkat pejabat-pejabat penting.

Dalam sistem kekuasaan di Korea Selatan, pada cabang kekuasaan eksekutif memang ada perdana menteri, namun ia tak memiliki kewenangan besar dan lebih bersifat seremonial.

"Dengan kekuasaan yang begitu besar, 'godaan' untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan menjadi terbuka. Kalau pun tidak presiden, orang-orang di dekatnya atau anggota keluarganya yang melakukan korupsi," kata Kim.

Para pemerhati masalah Korea mengatakan faktor lain yang mendorong korupsi adalah 'budaya membayar uang untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang sudah 'terlembagakan' sejak Park Chung-hee menjabat presiden pada 1961.

Berbagai pihak menyadari 'kelemahan' kekuasaan eksekutif dan sudah mewacanakan langkah perubahan, antara lain dengan membagi kekuasaan presiden ke pejabat-pejabat terkait.

Berikut mantan presiden Korea Selatan sejak 1980-an yang terjerat kasus korupsi:

Park Geun-hye (2013-2017)

Hak atas foto Getty Images
Image caption Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, didakwa menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan.

Park Geun-hye saat ini mendekam di penjara di Seoul setelah dia dimakzulkan pada 2017 karena diduga terlibat korupsi, dengan dakwaan menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan.

Kasusnya bergulir setelah kawan lamanya, Choi Soon-sil, yang luas dikenal sebagai 'penasehat tidak resmi presiden', divonis 20 tahun penjara seteah terbukti bersalah menerima suap dari sejumlah konglomerat.

Jaksa mendesak pengadilan menjatuhkan vonis 30 tahun penjara bagi Park Geun-hye dan denda sebesar US$127 juta atau sekitar Rp1,7 triliun.

Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, menolak dakwaan dan menegaskan dirinya tak bersalah.

Roh Moo-hyun (2003-2008)

Hak atas foto Getty Images
Image caption Roh Moo-hyun dituduh menerima suap Rp82,3 miliar. Ia meninggal karena bunuh diri sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Roh Moo-hyun bunuh diri pada Mei 2009 dengan terjun dari bukit di belakang rumahnya.

Ia meninggal ketika kejaksaan menyelidiki dugaan dirinya menerima suap US$6 juta atau sekitar Rp82,3 miliar ketika menjabat sebagai presiden.

Istri Roh dijadwalkan menghadiri pemeriksaan oleh jaksa pada hari ketika Roh meninggal, sementara Roh sendiri dijadwalkan baru akan diinterogasi sepekan setelahnya.

Roh mengatakan sangat malu dengan skandal ini. Ketika menghadiri pemeriksaan pertama, ia mengatakan kehilangan muka dan bahwa ia membuat kecewa para pendukung.

Kepada kantor berita Yonhap, Roh mengatakan baru tahu ada penerimaan dana tersebut setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Ia juga menegaskan beberapa dari dana tersebut 'sebenarnya adalah investasi yang legal'.

Dalam catatan yang ditinggalkannya tertulis menulis bahwa 'kesehatannya memburuk dan tak ada lagi yang tersisa dalam kehidupannya selain menjadi beban bagi orang lain'.

Ia juga meminta agar jenazahnya dikremasikan.

Roh Tae-woo (1988-1993)

Politisi yang meniti karier di militer ini pernah dipuji setelah menyerukan pemilu demokratis untuk mengakhiri kediktatoran yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Namun dua tahun setelah tak menjabat sebagai presiden, ia ditahan dengan dakwaan menerima uang senilai lebih dari US$300 atau sekitar Rp4,1 triliun dari 30 konglomerat.

Surat penahanan yang dikeluarkan untuk Roh antara lain memerinci dugaan kolusinya dengan sejumlah pengusaha.

Disebutkan bahwa direktur Daewoo Corporation diduga membayar Roh senilai total US$31 juta dalam tujuh kali kesempatan pada 1988 hingga 1991, termasuk US$6,5 juta 'uang suap' untuk memenangkan tender proyek pangkalan kapal selam di dekat pelabuhan Pusan.

Tak kurang dari 29 pebisnis juga dituduh membayar suap kepada Roh dengan nilai bervariasi, yang paling rendah adalah US$625.500.

Beberapa pengusaha yang memberikan suap ikut pula ditahan sementara pengadilan menjatuhkan hukuman 22 tahun enam bulan untuk Roh yang belakangan dikurangi menjadi 17 tahun saat mengajukan banding.

Roh dibebaskan pada Desember 1997 setelah mendapatkan pengampunan dari presiden ketika itu, Kim Young-sam.

Chun Doo-hwan (1980-1988)

Hak atas foto Getty Images
Image caption Roh Tae-woo dan Chun Doo-hwan mengenakan seragam penjara ketika menghadiri persidangan.

Pengadilan atas Chun Doo-hwan dimulai pada Maret 1996.

Ia menghadapi dakwaan menerima suap dan sejumlah tindak pidana lain terkait dengan kudeta militer yang ia pimpin pada 1979, yang berujung dengan pengangkatan dirinya sebagai pemimpin Korea Selatan.

Vonisnya dibacakan pada Agustus 1996 dan Chun dinyatakan bersalah mengkhianati negara dan bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Kwangju pada 1980, yang menewaskan ratusan mahasiswa prodemokrasi.

Chun juga diputuskan bersalah menggelapkan dana negara dan pengadilan memerintahkannya agar mengembalikan aset senilai US$229 juta atau sekitar Rp3,1 triliun.

Hakim menjatuhkan hukuman mati tapi diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Sama seperti Roh Tae-woo, Chun mendapatkan pengampunan dari Kim Young-sama dan bebas pada Desember 1997.

Meski bebas, aparat penegak hukum masih memburunya untuk mendapatkan aset dan dana ilegal yang ia dapatkan ketika berkuasa. Pada 2015, aparat Amerika Serikat berhasil menyita kembali aset senilai US$1,1 juta yang didapat dari Chun.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan memperpanjang masa kerja satgas pemburu aset Chun yang sedianya selesai pada 2013.

Satgas 'pemburu' harta Chun ini memiliki waktu hingga 2020 untuk mendapatkan kembali aset negara yang ia gelapkan.

Topik terkait

Berita terkait