Mengapa Presiden Turki Erdogan perlu mempercepat pemilu?

Erdogan Hak atas foto EPA
Image caption Erdogan, yang berkuasa semenjak 2002, berambisi dapat terpilih kembali sebagai presiden selama lima tahun ke depan, setelah ada perubahan konstitusi melalui referendum tahun lalu.

Turki akan menggelar pemilihan presiden dan parlemen pada 24 Juni, yang dipercepat oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dari rencana semula pada November 2019.

Erdogan, yang berkuasa semenjak 2002, berambisi dapat terpilih kembali sebagai presiden selama lima tahun ke depan, setelah ada perubahan konstitusi melalui referendum tahun lalu.

Percepatan pemilu itu diumumkan Erdogan setelah dia bertemu pimpinan partai berhaluan nasionalis, Devlet Bahceli, yang sejak awal mengusulkan percepatan pemilu.

Dalam pidato di stasiun televisi pemerintah, Erdogan mengatakan pemilu dibutuhkan untuk secepat mungkin menyingkirkan "segala penyakit dari sistem yang lama".

Hak atas foto Getty Images
Image caption Para pendukung oposisi turun ke jalan memprotes hasil referendum yang dituding curang pada April 2017.

"Perkembangan di Suriah dan tempat lain mendesak adanya peralihan ke sistem pemerintahan yang baru sehingga dapat melakukan langkah-langkah bagi masa depan negara yang lebih kuat," ujar presiden, Rabu (18/04).

Pemilihan presiden dan parlemen ini merupakan yang pertama sejak kudeta yang gagal pada Juli 2016, yang disusul penangkapan massal dan pembersihan angkatan bersenjata dari orang-orang yang dianggap anti-Erdogan.

Sejumlah laporan menyebutkan, para pengkritik Erdogan menganggap percepatan pemilu ini dilatari kepentingan untuk meredam kekuatan kelompok oposisi Turki yang terus mengecam perekonomian Turki yang memburuk.

Hak atas foto Reuters
Image caption Para pengkritik Erdogan menganggap percepatan pemilu dilatari kepentingan untuk meredam kekuatan oposisi Turki yang terus mengecam perekonomian yang buruk.

Pemilu akan berlangsung setahun setelah referendum di Turki yang dimenangkan dengan angka tipis oleh kubu pendukung perubahan konstitusi.

Perubahan konstitusi itu, antara lain, ditandai penghapusan posisi perdana menteri, yang fungsi dan perannya akan dipegang oleh presiden.

Ketika hasil referendum itu diumumkan, kubu oposisi menggelar unjuk rasa dengan menabuh panci dan wajan sebagai bentuk protes Turki.

Namun para pendukung Erdogan, kala itu, merayakan kemenangan sebagai 'keputusan bersejarah,' yang bisa membuatnya terus berkuasa hingga tahun 2029.

Berita terkait