Akhirnya Aung San Suu Kyi izinkan PBB masuk ke Rakhine

Aung San Suu Kyi Hak atas foto EPA
Image caption Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa kehadiran badan-badan PBB bisa membantu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bagi kepulangan ribuan warga minoritas Muslim Rohingya.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengizinkan badan-badan PBB untuk masuk ke negara bagian Rakhine.

Dalam tulisan di Facebook, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa kehadiran badan-badan PBB bisa membantu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bagi kepulangan ribuan warga minoritas Muslim Rohingya.

"Keterlibatan PBB akan menguatkan kemampuan pemerintah untuk memastikan pengungsi bisa pulang tanpa merasa takut," kata Aung San Suu Kyi, hari Rabu (02/05).

Selama ini PBB frustrasi dengan sikap pemerintah Myanmar yang menolak mengeluarkan izin bagi para pejabat dan badan-badan PBB untuk masuk ke Rakhine.

Di negara bagian ini militer menggelar operasi, yang digambarkan PBB sebagai 'jelas-jelas pembersihan etnik'.

Operasi digelar setelah anggota kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos keamanan, menewaskan sejumlah personel.

Hak atas foto Reuters
Image caption Tak kurang dari 700.000 pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Para diplomat mengatakan mereka mempertimbangkan untuk mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional jika pemerintah Myanmar tidak sungguh-sungguh melakukan investigasi atas kasus-kasus dugaan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga minoritas Muslim Rohingya yang disangkakan ke aparat keamanan.

Duta besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, mengatakan Dewan Keamanan bisa membantu Myanmar mengumpulkan bukti-bukti pembersihan etnik terhadap warga Rohingya.

Ia mengatakan yang perlu dilakukan saat ini adalah menyepakati mekanisme yang memastikan berbagai bukti dugaan persekusi terhadap warga Rohingya bisa diambil dan diserahkan ke pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pierce menegaskan investigasi yang dilakukan harus memenuhi standar. Ia menegaskan jika itu tak bisa dilakukan oleh pemerintah Myanmar, maka kasusnya bisa diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional.

Gelombang aksi kekerasan di negara bagian Rakhine mendorong tak kurang dari 700.000 warga etnis Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus lalu.

Para pengungsi ini menuturkan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga Rohingya. Mereka juga mengatakan militer membakar rumah-rumah mereka.

Para pejabat militer Myanmar menolak tuduhan pembersihan etnik meski belakangan mengakui ada beberapa personel militer yang terlibat pembunuhan.

Topik terkait

Berita terkait