Australia hidupkan kembali UU Diskriminasi Rasial

Masyarakat Aborijin Australia
Image caption Kebijakan intervensi untuk mengurangi konsumsi alkohol dan obat terlarang.

Australia memberlakukan kembali UU Diskriminasi Rasial yang ditunda oleh pemerintahan sebelumnya sebagai bagian dari upaya melawan kekerasan anak di kota-kota berpenduduk mayoritas Aborijin.

Penundaan undang-undang itu -tiga tahun lalu oleh pemerintahan pimpinan John Howard- ditempuh agar pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengatur dan membatasi pembayaran tunjangan sosial kepada masyarakat asli dengan tujuan mengurangi konsumsi alkohol dan obat terlarang.

Langkah itu disebut sebagai "kebijakan intervensi."

Walau Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, sudah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat asli, dia tetap mempertahankan kebijakan intervensi tersebut.

Jadi upaya untuk mengurangi konsumsi alkohol dan obat terlarang itu tidak dicabut dan bahkan diperluas ke kalangan yang bukan masyarakat asli di kawasan Northern Territory.

Dengan perluasan tersebut maka kebijakan intervensi kini tidak melanggar UU Diskriminasi Rasial, karena sebelumnya hanya masyarakat adat saja yang menghadapi pembatasan tunjangan sosial.

Menteri urusan masyarakat asli Australia, Jenny Macklin, mengatakan penundaan UU tersebut telah merusak citra Australia di dunia internasional dan membuat masyarakat Aborijin merasa terluka dan dikhianati serta kurang berharga dibanding warga Australia lainnya.

Namun -seperti dilaporkan wartawan BBC di Sydney, Nick Bryant- pemberlakukan kembali undang-undang ini tidak akan berdampak besar bagi masyarakat asli di Australia, paling tidak dari segi tunjangan sosial.

Berita terkait