Parlemen Irak sepakati pemerintah baru

Anggota Parlemen Irak
Image caption Anggota parlemen menyepakati pemerintah Irak yang baru

Parlemen Irak, termasuk semua faksi besar, telah menyepakati pemerintah baru, menghakhiri sembilan bulan kebuntuan setelah pemilihan memberikan hasil yang tidak pasti.

Dalam sidang khusus, para anggota parlemen mengadakan pemungutan suara untuk memilih 29 orang calon menteri yang diajukan oleh Perdana Menteri Nouri Miliki, seorang Syiah, yang ditunjuk untuk memangku masa jabatan yang kedua kalinya.

Namun pertanyaan mengenai apakah semua kelompok politik bisa bekerja sama, tetap mengundang keraguan.

Departemen-departemen penting seperti departemen dalam negeri, pertahanan dan keamanan nasional belum terisi karena belum ada kesepakatan mengenai para calon.

Wartawan BBC di Baghdad, Gabriel Gatehouse, melaporkan masalah siapa yang ditunjuk untuk mengepalai kementerian tersebut sangat sensitif karena berbagai faksi yang berseteru dengan amat teliti mengamati tanda-tanda dari kemungkinan apakah pasukan keamanan negara itu dimanfaatkan untuk memperuncing sektarianisme.

Tidak ada mayoritas

Dalam pemilihan parlemen yang digelar pada 7 Maret tidak ada satu kelompok pun yang mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 325 kursi.

Blok al-Iraqiya yang dipimpin mantan perdana menteri, Iyad Allawi, yang didukung oleh golongan Suni mengalahkan Koalisi Maliki dengan dua suara tetapi ia tidak bisa membentuk pemerintahan.

Malikilah yang pada akhirnya memperoleh dukungan memadai dengan memadukan partai Hukum Negara dengan Persekutuan Nasional Irak.

Menurut jadwal ia sudah harus mengumumkan 42 angota kabinetnya pada hari Senin, namun perundingan pada menit-menit terakhir antara berbagai faksi yang bersaing menyebabkan penyampaian pengumuman itu harus ditunda.

Berita terkait