Masyarakat Jepang setuju kenaikan pajak

Kerusakan Jepang Hak atas foto AP
Image caption Kerusakan akibat bencana tsunami Jepang mencapai $ 300 milyar dan merupakan jumlah terbesar di dunia

Masyarakat Jepang mendukung kabinet Perdana Menteri Naoto Kan dalam pemulihan kondisi Jepang setelah gempa dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret lalu.

Tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat menyebutkan Naoto Kan gagal menunjukan kepimpinannya dalam krisis nuklir Jepang.

Dalam jajak pendapat yang dipublikasikan pada Senin (18/4) sekitar 70 persen masyarakat Jepang menyetujui kenaikan pajak untuk membantu pembiayaan pembangunan kembali sejumlah wilayah di negara itu yang rusak akibat tsunami.

Seperti diberitakan AFP, jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar bisnis Nikkei, memperlihatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya Jepang untuk mengendalikan utang negara itu.

Hampir 70 persen responden mengatakan Perdana Menteri Naoto Kan harus digantu, dan 70 lainnya mengatakan tidak dapat menerima respon pemerintah terhadap krisis nuklir di Reaktor Fukushima Daiichi.

Pemerintah Jepang berharap untuk menghindari penerbitan surat obligasi baru untuk mendanai anggaran darurat untuk rekonstruksi, yang diperkirakan mencapai 4 triliun yen atau $ 48 miliar, yang harus mulai diperoleh pada bulan ini.

Besarnya dana untuk membangun kembali Jepang ini, mengkhawatirkan pasar, akan kemungkinan membengkaknya utang jepang hingga mencapai dua kali lipat dari $ 5 triliun.

Dalam survei yang dilakukan Nikkei, 38 persen responden yakin kenaikan pajak adalah syarat mutlak untuk rekonstruksi di bidang keuangan, sementara 31 persen mengatakan kenaikan pajak dan penerbitan obligasi sama-sama dibutuhkan. Sedangkan 13 persen mengatakan hanya surat obligasi yang dibutuhkan untuk membiayai rekonstruksi.

Sementara itu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Koran Mainichi menyebutkan 58 persen responden menyetujui kenaikan pajak untuk membiayai rekonstruksi, sementara 33 persen menolaknya.

Sekjen Partai Demokratik Katsuya Okada, mengatakan harus ada kenaikan pajak untuk membayar penerbitan surat obligasi pemerintah untuk membiayai rekonstruksi.

Kerusakan akibat tsunami mencapai $ 300 miliar, dan merupakan kerugian terbesar yang dialami suatu negara akibat bencana.

Dukungan terhadap Perdana Menteri Jepang Naoto Kan, mencapai 27 persen, meningkat 5 poin dari jajak pendapat Februari lalu.

Tetapi, sebagian besar responden menyebutkan Kan telah gagal menunjukan kepemimpinannya dalam krisis nuklir. Sekitar 58 persen dari survei Mainichi mengatakan mereka tidak percaya lagi dengan informasi dari pemerintah tentang kondisi reaktor nuklir.

Perusahaan Tokyo Electric Power mengatakan dapat memperbaiki kerusakan di reaktor nuklir Fukushima Daiichi sekitar enam sampai sembilan bulan mendatang.

Berita terkait