Rusia kecam pemboikotan impor minyak Suriah

Bashar al-Assad Hak atas foto BBC World Service
Image caption Uni Eropa coba tekan Presiden Bashar al-Assad dengan memboikot impor minyak Suriah.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengecam keputusan Uni Eropa yang memutuskan memboikot impor minyak Suriah untuk menekan Presiden Bashar al-Assad.

Menurut Lavrov, keputusan Uni Eropa ini tidak akan membawa hasil apapun dalam meredakan krisis politik di Suriah.

"Kami menentang sanksi unilateral. Putusan ini menghancurkan semua pendekatan kemitraan untuk menyelesaikan krisis," kata Lavrov seperti dikutip Reuters di sela-sela pertemuan tingkat tinggi negara-negara bekas Uni Soviet di Dushanbe, Tajikistan.

"Sanksi internasional sejauh ini tidak pernah menyelesaikan masalah apapun," tambah Lavrov.

Selain itu, Rusia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB juga menolak untuk mendukung embargo senjata atau pembekuan aset Suriah di luar negeri.

Minyak menyumbang 25% pendapatan Suriah dan Uni Eropa menyerap 95% minyak produksi negeri yang tengah bergolak itu.

Investor besar

Sementara itu, pemerintah negara-negara Uni Eropa masih harus melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk merinci pelaksanaan boikot impor minyak Suriah ini.

Pembicaraan di antara 27 negara anggota Uni Eropa diharapkan segera mengatasi keraguan sejumlah perusahaan besar Eropa yang menanamkan modalnya di Suriah.

Beberapa perusahaan minyak raksasa Eropa misalnya Shell milik Belanda dan Inggris serta perusahaan minyak Prancis, Total, diketahui menanamkan modal yang cukup besar di Suriah.

Sanksi baru ini juga akan mengincar sejumlah bank real estat Suriah yang menyediakan pinjaman modal untuk Mada Transport dan Cham Invesment Group.

Kedua perusahaan ini adalah anak perusahaan investasi Suriah yang diyakini Uni Eropa menyediakan dana untuk rezim Assad.

Selain itu, empat orang pengusaha Suriah kini dimasukkan ke dalam daftar warga Suriah yang menjadi sasaran larangan berkunjung dan pembekuan aset.

Keputusan boikot impor minyak Suriah ini ditetapkan, Jumat (2/9) dan akan diberlakukan sesegera mungkin.

Diharapkan putusan ini akan menambah tekanan bagi Damaskus untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Berita terkait